Menu

Mode Gelap

Advertorial · 23 Okt 2025 20:04 WIB

Efisiensi Anggaran OPD Jadi Strategi Pemkab Kukar Hadapi Keterbatasan Fiskal


 Sekda Kukar Sunggono Kasnu didampingi Kadis LHK Kukar Slamet Hadiraharjo memberikan keterangan usai rapat koordinasi di Samarinda. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Sekda Kukar Sunggono Kasnu didampingi Kadis LHK Kukar Slamet Hadiraharjo memberikan keterangan usai rapat koordinasi di Samarinda. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA Penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menata ulang kebijakan fiskal. Sekda Kukar Sunggono Kasnu menegaskan pentingnya efisiensi anggaran OPD agar setiap rupiah benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Hotel Midtown Samarinda, Rabu (23/10/2025), Sunggono mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Kukar tahun ini diproyeksikan sekitar Rp11 triliun, namun realisasinya menurun hingga Rp9,1 triliun. Tahun depan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), anggaran diperkirakan sebesar Rp7,3 triliun dan kemungkinan hanya terealisasi sekitar Rp5,6 triliun.

“Dari angka itu, belanja pegawai mencapai Rp2,34 triliun dan mandatory spending sekitar Rp1,8 triliun. Jadi kapasitas fiskal riil untuk program OPD mungkin tidak sampai Rp1 triliun,” jelas Sunggono.

Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut seluruh OPD melakukan perencanaan matang dan penggunaan anggaran yang efisien. Fokus utama diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif tanpa hasil nyata.

“Meskipun anggaran terbatas, kalau digunakan secara tepat dan fokus pada kebutuhan prioritas, manfaatnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sunggono juga mengingatkan agar setiap OPD tidak membuat program yang terlalu tersebar. Menurutnya, banyaknya kegiatan tanpa arah yang jelas justru membuat capaian indikator kinerja menjadi kabur.

“Jangan sampai kegiatan terlalu banyak, tapi tidak berdampak pada target utama pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, efisiensi bukan berarti memangkas semangat kerja, melainkan memastikan setiap program menghasilkan nilai manfaat optimal. Karena itu, kolaborasi antarinstansi harus diperkuat agar pelaksanaan program lintas sektor berjalan selaras dan saling mendukung.

“Semangat kolaborasi perlu dijaga. Kita ingin semua OPD bekerja dengan arah yang sama, demi mewujudkan Kukar yang maju, bersih, dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/dlhkkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

17 Desa di Kukar Masuk Kategori Rentan Pangan, Pemerintah Lakukan Pemetaan

12 November 2025 - 16:27 WIB

Rentan pangan

UPTD Laboratorium DLHK Kukar Kekurangan SDM, Tetap Jadi Rujukan di Kaltim

12 November 2025 - 00:24 WIB

UPTD Laboratorium DLHK Kukar

DLHK Kukar Atur Jam Buang Sampah untuk Wujudkan Lingkungan Bersih

12 November 2025 - 00:10 WIB

jam buang sampah

Laboratorium DLHK Kukar Raih Akreditasi Nasional untuk Pengujian Air, Satu-satunya di Kaltim

12 November 2025 - 00:07 WIB

Laboratorium DLHK Kukar

Dari Tata Naskah hingga Digitalisasi, Subbag Umum DLHK Kukar Jadi Penopang Operasional

12 November 2025 - 00:05 WIB

Subbag Umum DLHK Kukar

Laboratorium DLHK Kukar Mantapkan Peran sebagai Penjaga Kualitas Lingkungan

12 November 2025 - 00:03 WIB

Laboratorium DLHK Kukar
Trending di Advertorial