okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan evaluasi kinerja kebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Bertempat di gedung Serbaguna Pemkab Kukar, Selasa (2/4/2023).
Dalam rapat tersebut, ada empat OPD yang telah memaparkan capain program kerjanya hingga target yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 , diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Apa yang sudah dilakukan itu harus dilihat kemanfaatannya terhadap masyarakat, ” kata Edi saat memimpin rakor.
Adapun contohnya, seperti Disperkim yang sedang tahap merealisasikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Ia menilai, program tersebut telah berjalan dengan baik sehingga hampir selesai pengerjaannya pada tahun 2021,2022, dan akan dilaksanakan di tahun 2023 ini.
Walaupun, dari beberapa yang sudah diselesaikan masih terdapat beberapa titik yang kapasitasnya belum memenuhi kebutuhan air di desa-desa yang dibangunkan Pamsimas.
“Hal-hal seperti yang dievaluasi, dan terus menjadi atensi. Makanya perlu menindaklanjuti dengan meningkatkan kapasitas. Karena tidak semua jaringan sambungan rumah yang sudah tersambung ke rumah warga, untuk itu, perlunya keberlanjutan agar dapat difungsikan secara utuh, ” ujarnya.
Edi pun menginginkan Pamsimas yang sudah ada agar dapat difungsikan secara baik dan maksimal. Yang dikahwatirkan itu ketika Pamsimas sudah terbangun tapi pemanfaatannya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apalagi ini sudah berbicara soal air bersih yang tentunya menjadi kebutuhan dasar manusia. “Pekerjaan di 2023 ini harus selesai, jangan sampai tidak selesai, ” katanya.
Selain itu, Edi juga memberikan contoh program lain dari Dinas PMD, yakni Terang Kampungku. Ada beberapa desa yang masuk dalam kategori remote area dan tidak bisa dialiri listrik PLN, sehingga pilihannya harus menggunakan tenaga surya.
Memaksimalkan target-target yang telah disusun DPMD, Pemkab Kukar sudah menjalin kerja sama dengan Politeknik Samarinda untuk melakukan kajian studi berkenaan dengan konsep, kapasitas dan teknis kerja di lapangan.
“Ini sudah berhasil seperti di Kecamatan Muara Enggelam. Kita ingin keberhasilan ini aplikasikan juga ke desa lain yang masuk kategori remote area,” pungkasnya. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)
