okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kukar, terutama terkait dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai dan pelayanan yang dinilai belum optimal. Hal ini disampaikan oleh Mohammad Jamhari, juru bicara Fraksi Partai Golkar, dalam rapat paripurna DPRD Kukar pada Senin (18/11/2024).
Jamhari mengungkapkan bahwa penerimaan pegawai di PDAM Kukar terindikasi tidak transparan, dengan mayoritas pegawai berasal dari keluarga atau internal perusahaan. “Proses penerimaan pegawai tidak pernah terbuka untuk umum. PDAM seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Kukar,” tegasnya.
Keluhan Kualitas Pelayanan
Selain dugaan nepotisme, Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi kualitas pelayanan PDAM Kukar yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Jamhari menyebutkan bahwa pendistribusian air bersih kerap terlambat, sehingga melanggar komitmen pelayanan PDAM kepada pelanggan.
“Kebutuhan air bersih adalah hal mendasar bagi masyarakat. Namun, pendistribusiannya masih sering tidak tepat waktu, sementara tarif air justru mengalami kenaikan yang signifikan,” ujarnya.
Permintaan Evaluasi Menyeluruh
Fraksi Partai Golkar meminta PDAM Kukar untuk mengevaluasi kapasitas produksi air sebelum melakukan pemasangan sambungan rumah (SR) baru. Hal ini dinilai penting agar kualitas distribusi air tetap terjaga dan pelanggan tidak dirugikan.
“PDAM Kukar perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan pelayanan air bersih berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutup Jamhari.
Dengan kritik ini, Fraksi Partai Golkar mendorong langkah konkret untuk perbaikan PDAM Kukar, baik dari segi transparansi rekrutmen pegawai maupun optimalisasi pelayanan kepada pelanggan. Hal ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kukar demi kepentingan masyarakat luas.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
