okeborneo.com, KUTAI BARAT – Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan penyumbang devisa terbesar bagi negara yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada Bulan September 2021 surplus sebesar USD 2,18 miliar.
Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan pada bulan Agustus 2021 yang surplus sebesar USD 2,13 miliar. Sedangkan secara kumulatif, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur periode Januari – September 2021 surplus sebesar USD 15,63 miliar.
Sebagai Ibu Kota Negara (IKN) perlu adanya pemerataan pembangunan di Kaltim dari Kota, Kabupaten dan Desa perlu agar masyarakat khususnya di wilayah pedalaman Kaltim dapat merasakan dampak positif “Nusantara”.
Namun surplus tersebut tidak diiringi oleh perbaikan dan pembangunannya infrastruktur khususnya ruas jalan penghubung antar kota dan kabupaten. Yang mana masih banyak ditemukan jalan rusak ringan hingga rusak berat sehingga memicu kerawanan.
Khususnya jalan Trans Kaltim dari Samarinda menuju kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat yang rusak di sejumlah titik.
Kerusakan makin parah terjadi mulai dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuju simpang Kalimantan Tengah hingga memasuki wilayah Kutai Barat (Kubar).
Bermula dari permasalahan infrastruktur yang sangat berdampak terhadap sosial, ekonomi, dan pariwisata sejak 2019 itu.
okeborneo.com bersama rekan awak media Samarinda dengan mengusung tema “Touring Jurnalis on Kubar” mencoba menyusuri jalur tersebut dengan mengendarai motor untuk merasakan dan melihat langsung permasalahan masyarakat di Kabupaten Kutai Kabar (Kubar), Jumat (21/1/2022) lalu.
“Touring Jurnalis on Kubar” memulai perjalanan pagi hari dari Samarinda menuju Tenggarong, tepat pukul 06.00 WITA agar dapat melihat dengan jelas kondisi jalan trans Kaltim menuju Kabupaten yang memiliki semboyan Tanaa Purai Ngeriman (Tanah Subur Makmur Melimpah Ruah).
Singkat cerita,Sesampainya di jalur menuju ke Jembatan Ing Martadipura Tenggarong tepatnya di kawasan Teluk Dalam, Tim sudah disambut dengan jalan yang berlubang.
Kerusakan makin parah terjadi mulai dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuju simpang Kalimantan Tengah hingga memasuki wilayah Kutai Barat (Kubar) dengan kondisi jalan berkelok, terjal, dan rusak ringan hingga berat. Berdasarkan perhitungan google maps yakni sejauh 267,2 km. Dan jika dihitung dari Samarinda maka jarak yang kami harus lintasi sejauh 293,3 km.
Ditengah perjalanan tepatnya di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai, Kukar, Een warga RT 41 yang juga merupakan mekanik motor tepat di pinggir jalan yang rusak mengatakan pertengahan tahun lalu (Juli 2021) pernah ada pengupasan dan akan ada perbaikan tetapi kenyataannya tidak ada sampai sekarang.
“Jadi, kerusakan jalan itu tambah parah karena gorong-gorong runtuh jadi air meluap ke jalan,” ucapnya.
“Sebelum ada pengupasan itu air di gorong-gorong lancar saja. Tidak meluap seperti itu. Nah nanti di depan itu juga banyak jalan rusak bahkan lebih parah,” sambungnya.
Hampir sepanjang perjalanan kami harus berpapasan dan beriringan dengan barisan truk bermuatan sawit, batu bara, dan juga kayu. Sehingga kami berkeyakinan, fakta yang kami lihat itu adalah penyebab hancurnya Jalan Nasional tersebut.
Selain itu, beberapa pemilik warung di Jalan Trans Kaltim yang kami temui dari Kecamatan Bongan, hingga Kecamatan Muara Lawa (simpang Kalteng) mengatakan bahwa hauling kendaraan bermuatan sawit, batu bara, dan kayu tersebut bersumber dari aktivitas ilegal yang bersembunyi dibalik lebatnya hutan dan “mereka” tidak pernah tersentuh hukum.
Kerusakan demi kerusakan jalan terus kami rasakan terutama ketika kami berada di kawasan KEM Baru. Meski begitu harus diakui di titik kawasan itu perbaikan jalan berupa pengecoran sudah mulai terlihat walau tampak setengah hati.
Bahkan Minggu (23/1/2022) lalu saat kami bertolak menuju Samarinda, kami mendapati abrasi lapisan tanah jalan yang tak jauh dari Simpang Kalteng, Kecamatan Bentian Besar atau masyarakat sering menyebutnya kawasan bukit Teletubbies
Abrasi sepanjang 12 meter dengan jarak longsoran tanah sekitar 70 meter ke arah aliran Sungai Bentian Besar itu sangat mengancam keselamatan pengguna jalan khususnya mereka yang melintas pada malam hari.
Hal itu dikarenakan tidak adanya penerangan, dan hanya ada bentangan pita proyek, posisi abrasi terjadi persis di jalan menikung dari arah Kubar ke Samarinda maupun sebaliknya. Jalan trans Kaltim tersebut terancam putus jika tidak segera diperbaiki.
Mantan Bupati Kutai Barat sekaligus saat ini menjabat sebagai anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ismael Thomas bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai pimpinan Kubar, selalu menjaga agar jalan poros sebagai penggerak perekonomian di tanah kelahirannya itu tetap layak dilalui.
“Sejak 1997 jalan darat itu sudah bisa dilewati meski kondisi belum beraspal. Kemudian ditahun selanjutnya (1998) sampai 2005 pengaspalan selesai dimana Jalan Trans Kaltim itu bisa ditembus dalam waktu 8 jam dari Samarinda sampai di Barong Tongkok,” ucapnya.
Mantan bupati Kubar periode 2006-2016 itu menambahkan, akibat jalan rusak waktu perjalanan menjadi lebih lama. Dengan kondisi jalan baik saja sudah memakan waktu 8-10 jam. Ditambah jalan rusak lama perjalanan jadi 12 jam bahkan hingga 15 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi di Samarinda menuju Kubar.
“Pada 2006 dilakukan perawatan namun hanya sepotong-sepotong, hingga timbul permasalahan kian parah di 2021 hingga kini (2022).Pengecoran yang terlihat saat ini,tidak dikerjakan dengan maksimal. Faktanya peningkatan kelas jalan yang dikerjakan 2019 – 2020 terkesan terbengkalai,” jelasnya.
“Seperti 450 meter dan 100 meter. Tapi sampai berlumut semenisasi itu tidak tersambung-sambung, karena yang jalan negara saja hanya antara Tenggarong sampai ke Simpang Kalteng. Sedangkan yang rusak berat termasuk jalan provinsi mulai dari Simpang Kalteng ke Barong Tongkok. Karena sebetulnya jalan provinsi itu dari simpang Kalteng sampai Melak,” bebernya.
Dimasa kepemimpinannya, ia mengaku pernah menyurati Gubernur Kaltim saat itu. Dia menawarkan diri untuk membuat jalan dua jalur dari Barong ke Melak.
“Karena saya pikir 100 tahun pun tidak bakal provinsi mau bikin dua jalur Barong-Melak itu,” tegasnya.
Ismael menyinggung pemerintahan di Kubar saat ini, selalu menyalahkan truk batu bara dan sawit. Karena menurutnya pemerintah kabupaten memiliki Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang mengelola dan mengawasi Jembatan Timbang.
“Bilangnya suruh dukung usaha, tapi malah disalahkan. Kita kan bisa bikin aturan untuk membuat jembatan timbang. Dulu sudah pernah saya bikin jembatan timbang, tapi tidak tahu sekarang bagaimana,” katanya.
Ismael juga menyoroti besaran silpa Kabupaten Kubar sebesar Rp 1,8 triliun yang diakumulasikan sejak 2017 hingga 2020.
“Untuk 2021 saya belum tahu. Seharusnya silpa bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Dana yang ditransfer pusat untuk daerah harusnya digunakan modal dalam pembangunan daerah, bukan ditabung. Karena silpa itu kan sama saja dengan ditabung dan dibukukan ke APBD berikutnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kondisi tersebut memaksa sebagian besar masyarakat yang beraktifitas menuju ke kota lebih memilih menggunakan jalur air dengan menyusuri Sungai Mahakam menggunakan speed boat atau kapal pedalaman dengan risiko yang lebih tinggi.
Sehingga sempat terjadi peristiwa terbalik dan karamnya speed boat Berkah Bersaudara 03 yang berangkat dari Dermaga Mahakam Ilir Samarinda menuju Melak, Kutai Barat (Kubar) di perairan Sungai Mahakam kawasan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (17/1/2022) lalu.
Beruntung 12 penumpang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak selamat dalam insiden terbaliknya speed boat tersebut yang juga diketahui membawa jenazah. (bdp/ob1/ef)
