okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Beberapa daerah seperti di pulau Jawa dan kabupaten lain telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Maka dari itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji keberadaan Perda tersebut.
Maka dari itu, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengatakan, dalam melakukan kajian, pihaknya bakal memuat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Kukar.
Sebab, ia beranggapan bahwa Perda terkait dengan Pancasila sangatlah penting. Untuk itu harus segera dibuat agar menjadi perda, agar makna dari Pancasila tidak ditafsirkan secara bebas. “Dasar negara, ideologi, karena ideologi ini tidak bisa diterjemahkan dengan bebas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rinda mengungkapkan, perlu ada institusi yang secara resmi ditunjuk negara untuk menerjemahkan Pancasila itu sendiri. Seperti yang dimaksud pada sila pertama, yang berbicara soal Ketuhanan. Artinya bicara soal toleransi, kebebasan orang untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. “Harus ada institusi resmi ditunjuk oleh negara,” tutupnya. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)
