okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA– Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Junaidi, melakukan kunjungan kerja di sejumlah titik di daerah pemilihan (dapil)-nya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Junaidi memastikan bahwa agenda utama adalah memahami kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Kunjungan dapil ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di wilayah ini, Kami mengajak kepala dinas terkait untuk turut hadir agar bisa langsung berdiskusi dengan masyarakat mengenai permasalahan yang ada.”kata Junaidi.
Junaidi juga menekankan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi acuan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang akan berlangsung setelah tanggal 23. Melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), aspirasi masyarakat akan diprioritaskan, terutama kebutuhan yang telah lama tertunda, seperti pembangunan lanjutan jalan dan perbaikan infrastruktur dasar lainnya.
“Contoh aspirasi yang kami terima, ada permintaan masyarakat terkait lanjutan jalan di Bengkinang, penerangan jalan, dan informasi mengenai jalur pengajuan proposal,” ungkapnya, Selasa (5/11/2024)
“Banyak masyarakat yang belum tahu jalur pengajuan proposal, dan ini akan kami bahas agar ada panduan yang jelas.”tambahnya.
Ketua DPRD dari PDI Perjuangan ini juga menegaskan pentingnya bagi anggota dewan untuk lebih sering turun ke lapangan daripada melakukan kunjungan keluar daerah. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan untuk mempercepat pembangunan di Kukar. Kami akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, dan penerangan jalan diprioritaskan tanpa mengesampingkan daerah lainnya.”
Dalam mendukung agenda pembangunan, Junaidi menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas yang terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi fokus utama. Setiap komisi DPRD akan melakukan evaluasi untuk memastikan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejalan dengan RPJMD, seperti penguatan ketahanan pangan, pertanian, dan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor vital tersebut.
“Dalam RPJMD, kepala daerah menekankan ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat kecil. Maka, infrastruktur yang dikembangkan, seperti jalan konektivitas, harus mendukung pertanian dan sektor lainnya secara luas,” tutup Junaidi.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
