okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Bonus demografi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) disebut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar yang menerapkan strategi baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan anak muda.
Komisioner KPU Kukar, Muchammad Amin, mengungkapkan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula, terutama pelajar, menjadi fokus utama. Jika sebelumnya sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui komunitas pemuda, kini pendekatan tatap muka langsung ke sekolah-sekolah menjadi prioritas.
Pada Pilkada 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikerahkan untuk menyasar para pelajar secara tatap muka. Tujuannya, selain meningkatkan partisipasi pemilih, juga menanamkan kesadaran menggunakan hak pilihnya.
“Kami ingin memastikan bahwa pemilih pemula merasa nyaman menggunakan hak pilihnya sejak awal. Jika mereka terbiasa datang ke TPS, maka ke depannya hal itu akan menjadi kebiasaan. Namun, jika sejak awal enggan, kebiasaan tersebut bisa terus berlanjut,” ujar Amin pada Rabu (29/1/2025).
Selain metode sosialisasi yang lebih langsung, KPU Kukar juga menerapkan strategi baru dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga mendorong mereka agar mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut serta dalam pemilu.
Perubahan pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dalam meningkatkan kesadaran politik di Kukar. “Harapannya, generasi muda bisa lebih siap dalam berbagai proses demokrasi di masa mendatang,” tambahnya.
Namun, upaya ini tidak lepas dari tantangan. Menurut Amin, pemilih pemula yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi cenderung lebih mudah diajak berpartisipasi dibanding mereka yang fokus mencari penghasilan setelah lulus sekolah.
Kesulitan serupa juga dirasakan dalam merekrut panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Banyak calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lebih memilih pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi daripada menjadi penyelenggara pemilu.
“Sering kali saya mendengar alasan dari mereka yang enggan ke TPS karena lebih memilih bekerja. Ini menjadi tantangan yang perlu kita cari solusinya,” pungkas Amin. (adv/kpukukar/rl/ob1/ef)
