okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat menuju ke Balikpapan untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor). Rapat tersebut membahas tentang rencana pengumpulan data (Puldata) yang nantinya digunakan sebagai kajian strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui, total ada lima kecamatan yang bakal masuk atau beririsan langsung dengan wilayah IKN. Kelima kecamatan tersebut diantaranya, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa dan Kecamatan yang baru dimekarkan, yaitu Samboja Barat.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengakui, posisi Kukar saat ini sedang dilema, karena harus merelakan kawasan budidaya kehutanan yang luas, serta pemukiman penduduk. “Memang ada persoalan, tapi tidak semasif yang digambarkan. Karena ini menyangkut kawasan hutan budidaya dan masyarakat di dalamnya,” kata Taufik, Rabu (19/10/2022).
Ia mengatakan, yang perlu menjadi fokus saat ini adalah proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi. RTRW Kukar memang direvisi untuk menyesuaikan kebijakan yang dituangkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Juga, Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2024. Namun, hingga saat ini revisi RTRW tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Dalam revisi RTRW itu, Pemkab Kukar mengubah tujuan penataan ruangnya untuk mewujudkan Kukar sebagai daerah mitra IKN. Pada revisi RTRW Kukar, sudah mencantumkan kawasan strategis mitra IKN di Kukar di beberapa kecamatan. Di samping kawasan strategis perikanan dan kawasan strategis pertanian terpadu.
Sementara itu, terkait dengan kebijakan Bappenas yang menempatkan Kukar sebagai daerah pangan, diakuinya sudah linier dengan kebijakan bupati Kukar. “Saya harap provinsi bisa dilibatkan untuk ini, karena bagian terpenting kabupaten/kota akan menyampaikan perubahan-perubahan tata ruang ini,” jelasnya.
Terkait dengan kondisi sosial menyambut IKN Nusantara, lanjut Taufik, Kukar masih sangat kondusif. Beberapa agenda demokrasi, seperti Pilkades bahkan berjalan aman dan lancar. “Kami dan seluruh masyarakat Kukar sangat mendukung keberadaan IKN, sehingga di tahun 2024 sesuai harapan pemerintah pusat IKN Nusantara terwujud di Kaltim,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
