okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri, program Kredit Kukar Idaman (KKI) kini mendapatkan peningkatan plafon pinjaman dari semula Rp50 juta menjadi Rp150 juta tanpa bunga, memberi napas baru bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Kukar dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses permodalan yang mudah dan adil. “Ini bukan hanya program pinjaman, tapi instrumen pemberdayaan agar masyarakat bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi,” tegas Bupati Aulia, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, peningkatan plafon ini juga didukung oleh hasil dividen dari kerja sama Pemkab Kukar dengan Bankaltimtara, yang seluruhnya akan dikembalikan untuk memperkuat pembiayaan rakyat. “Dividen yang kita terima tahun 2024 sebesar Rp21 miliar akan kita setorkan kembali sebagai penyertaan modal. Jadi, setiap rupiah yang masuk akan kita kembalikan untuk masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, total penyertaan modal Pemkab Kukar di Bankaltimtara telah mencapai Rp42 miliar, dengan tingkat penyerapan kredit mencapai lebih dari 70 persen. Menariknya, tingkat kredit macet program KKI berada di bawah 2,5 persen, menandakan bahwa masyarakat Kukar memanfaatkan fasilitas ini secara bertanggung jawab.
“Kredit kita sehat, serapannya bagus, dan manfaatnya terasa langsung di masyarakat. UMKM tumbuh, sektor pertanian dan perikanan juga meningkat produktivitasnya,” lanjut Aulia.
Dampak ekonomi program KKI terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Para pelaku UMKM mulai memperluas usaha, petani memiliki akses pembiayaan untuk sarana produksi, sementara nelayan mampu memperbaiki peralatan tangkap mereka tanpa terjerat bunga bank.
Program Kredit Kukar Idaman sendiri merupakan bagian dari 17 program strategis Kukar Idaman Terbaik yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian. Pemkab Kukar berharap, dengan dukungan sistem keuangan yang sehat dan inklusif, kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan. (adv/prokomkukar/atr)
