Menu

Mode Gelap

Advertorial · 19 Nov 2025 09:34 WITA

Pencairan Beasiswa Kukar Idaman, Pemkab Jelaskan Mekanisme di Hadapan Mahasiswa


Mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait pencairan beasiswa di depan Kantor Bupati Kukar. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait pencairan beasiswa di depan Kantor Bupati Kukar. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (18/11/2025). Mereka menuntut kejelasan terkait pencairan Beasiswa Kukar Idaman yang hingga kini masih belum diterima oleh sebagian penerimanya.

Aksi berlangsung damai, diiringi orasi dan penyampaian aspirasi secara terbuka di hadapan pejabat yang hadir.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Setkab Kukar, M Taufik Hidayat, turun langsung menemui massa mahasiswa. Ia menyampaikan apresiasi karena para mahasiswa tetap membuka ruang dialog meski Bupati dan Wakil Bupati Kukar sedang berada di luar daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan.

“Kami bersyukur adik-adik mahasiswa tetap bersedia bertemu dan mendengarkan penjelasan dari kami,” ujarnya.

Taufik menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari koordinasi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa sebagian penerima sudah memperoleh beasiswa tahap kedua, sementara sisanya masih dalam proses pencairan. Menurutnya, pemerintah terus memastikan agar seluruh hak mahasiswa dapat tersalurkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah, prosesnya berjalan dan sebagian sudah menerima,” tambahnya.

Selain itu, Taufik menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan hal positif dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ia mengatakan bahwa masukan dari mahasiswa sangat diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik.

“Tanpa kritik, mungkin ada hal-hal yang belum terlihat. Justru dengan aksi ini, kami semakin terpacu untuk mempercepat proses pelayanan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setkab Kukar, Dedy Irwan Fahreza, menjelaskan salah satu persoalan utama yang menyebabkan keterlambatan pencairan adalah keberadaan rekening dormant atau rekening tidak aktif. Ia memastikan bahwa Pemkab Kukar akan segera memberikan informasi resmi melalui website dan kanal media pemerintah, termasuk mencantumkan PIC yang dapat dihubungi penerima.

“Mahasiswa dan pelajar yang rekeningnya dormant bisa langsung koordinasi dengan PIC tersebut,” jelasnya.

Dedy menambahkan, bagi penerima beasiswa yang saat ini berada di luar daerah, mereka disarankan membuka rekening baru terlebih dahulu. Dana beasiswa tetap akan masuk, namun pencairannya baru bisa dilakukan setelah pemilik rekening mengaktifkannya secara langsung di bank.

“Secara normatif, dana sudah keluar dari kas daerah, tetapi tidak dapat diambil sebelum rekening diaktifkan,” terangnya. Hingga kini, tercatat sekitar 175 rekening berstatus dormant dari total 4.015 penerima.

Menutup penjelasan, Dedy memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait regulasi beasiswa jelang tahun 2025. Termasuk kemungkinan penyesuaian mekanisme pendaftaran, khususnya bagi penerima dari keluarga prasejahtera agar lebih tepat sasaran.

“Semua masukan hari ini menjadi bahan penting untuk penyempurnaan sistem beasiswa di tahun depan,” katanya. (adv/prokomkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Raperda Pariwisata Kukar Diminta Pastikan Warga Sekitar Destinasi Ikut Sejahtera

2 Juni 2026 - 18:15 WITA

Raperda Pariwisata Kukar

Lakon “Ibu Negara” Hadirkan Raja Mirip Prabowo, MetaKarsa Bawa Kegelisahan Sosial ke Panggung

2 Juni 2026 - 18:09 WITA

Ibu Negara

Transfer Pusat Baru 23 Persen, Kukar Cegah Tumpang Tindih Bantuan Gizi

1 Juni 2026 - 18:09 WITA

transfer pusat Kukar

PAD Kukar Baru Diproyeksi Rp800 Miliar, Aulia Bidik Potensi Pajak Baru

1 Juni 2026 - 18:03 WITA

PAD Kukar

Dari Kontes Motor, Greyfit Modifest 2026 Dorong Ekosistem Otomotif Lokal

1 Juni 2026 - 13:32 WITA

Greyfit Modifest 2026

Transfer Pusat Baru 23 Persen, Pemkab Kukar Tahan Sejumlah Kegiatan

30 Mei 2026 - 15:57 WITA

transfer pusat
Trending di Pemerintahan