okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Transparansi dalam penyaluran bantuan untuk petani menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Plt Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Taufik, menegaskan setiap usulan bantuan dari kelompok tani tidak serta-merta langsung diterima, tetapi harus melewati sejumlah tahapan verifikasi yang ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dimulai dari rekomendasi petugas lapangan yang biasanya berasal dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP), kelurahan, dan camat setempat. Proposal dari kelompok tani kemudian disampaikan ke Distanak untuk diverifikasi. “Yang pertama kami cek adalah apakah kelompok tani tersebut sudah terdaftar dalam sistem Simultan. Setelah itu, dilakukan pengecekan titik koordinat lahan mereka. Kalau semua syarat terpenuhi, barulah kami buatkan SK penetapan calon penerima bantuan,” jelasnya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Taufik, verifikasi ini penting karena mayoritas usulan dari kelompok tani sangat bervariasi. Ada yang mengajukan benih dan bibit, ada juga pupuk maupun alat mesin pertanian (alsintan). Semua kebutuhan itu kemudian disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan bukan sekadar formalitas, tetapi sesuai dengan kebutuhan petani agar benar-benar bermanfaat,” katanya.
Setelah tahap administrasi selesai, proses dilanjutkan dengan pengadaan barang sesuai daftar kebutuhan yang telah disetujui. Dari hasil verifikasi inilah ditentukan kelompok mana yang layak menerima bantuan. Barang bantuan dapat berupa benih padi, bibit hortikultura, pupuk, hingga alsintan yang mendukung peningkatan produktivitas. Dengan sistem berlapis ini, potensi salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.
Taufik menambahkan, keberhasilan program bantuan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani sendiri. Ia menegaskan Distanak Kukar tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengawal pemanfaatannya agar tidak disalahgunakan. “Harapannya, semua bantuan ini dapat mendukung target swasembada pangan di Kukar. Kalau produktivitas naik, otomatis ketahanan pangan daerah juga semakin kuat,” ujarnya.
Distanak Kukar berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis data dan koordinasi lintas pihak, pemerintah daerah berharap program ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat sektor pertanian Kukar sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah. (adv/distanakkukar/atr)
