okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Total ada 170 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah dilantik oleh Bupati Edi Damansyah pada Jumat (15/3/2024) kemarin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menyebut ini bagian dari penguatan sekaligus penyegaran struktural.
Selain itu, pelantikan yang dilakukan kemarin ialah untuk menyesuaikan terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Dijelaskan oleh Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Mopfiyanto Ramadhan, bahwa ini merupakan tindaklanjut atas perubahan nomenklatur pada perangkat daerah tingkatan eselon tiga dan empat. Sekaligus menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
“Penyusunan perangkat daerah itu perlu disesuaikan. Karena kalau tidak disesuaikan nanti mekanisme dan proses penganggaran akan terganggu, karena terpusat menggunakan SIPD sama seperti daerah lain. Untuk proses pelaksanaan kegiatan, anggaran, maupun perencanaannya,” jelas Mopfiyanto.
Adapun pada pelantikan ini dilakukan penyesuaian terhadap fungsi dan bidang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang dulunya memiliki lima bidang. Kini meramping menjadi empat, menyesuaikan nomenklatur pusat. Pun dengan OPD lain terdapat penyesuaian.
Lebih lanjut Mopfiyanto menjelaskan hal ini tidak lepas dari proses penyesuaian kodefikasi anggaran. Dimana kodefikasi anggaran tersebut mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019. Dan jika tidak dilaksanakan otomatis proses penganggaran, perencanaan, sampai dengan pertanggungjawaban akan terganggu. Karena perangkat daerah tersebut tidak sesuai dengan kode kodefikasi anggaran. (adv/diskominfokukar/atr/ob1)
