okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Program Rp 50 Juta per RT yang merupakan program andalan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin, dipastikan tahun ini bakal kembali terlaksana.
Akan tetapi, sampai saat ini DPMD Kukar masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait dengan petunjuk teknis (Juknis) tentang bagaimana pengalokasian program tersebut di tingkat kelurahan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengungkapkan tahun 2023 ini akan pihaknya akan fokus mengatur penganggaran programnya langsung ke kelurahan. Sehingga, sama seperti implementasinya di desa. Setiap ada realisasi Program Rp 50 juta per RT langsung dilaksanakan di masing-masing kelurahan.
“Pada tahun sebelumnya itu anggaran Rp 50 juta per RT berada di Kecamatan. Sekarang sesuai keinginan Bupati, ingin anggaran itu langsung di Kelurahan, sehingga sama dengan RT yang ada di Desa,” jelas Arianto tidak lama ini.
Arianto menjelaskan juknis realisasi program Rp 50 Juta per RT tingkat desa ini sudah memasuki tahap finalisasi. Namun untuk realisasinya masih menunggu finalisasi juknis tingkat kelurahan. Arianto menyebut pending ini dilakukan agar realisasi program Rp 50 juta per RT dapat dilakukan secara bersamaan. Dan sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran akan dilakukan dalam dua tahapan. Yakni 50 persen di awal, dan terus berlanjut sisanya secara bertahap.
“Nanti kalau sudah keluar SK-nya, akan segera kita realisasikan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan RT,” imbuhnya.
Terkait wacana target realisasi tahun ini yang diarahkan terhadap pengadaan smartphone android. Arianto menyebut wacana ini akan diserahkan kepada masing-masing RT. Dikarenakan target awal pengadaan smartphone ini untuk pendataan Adminduk untuk bantu pendataan kemiskinan. Arianto pastikan teknis realisasi dan pembelanjaan dana akan dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing RT.
“Itu tergantung lagi masing masing RT perencanaannya mengusulkan apa saja, ada untuk biaya operasional, bimtek, beli android. Tergantung dari perencanaan RKA yang dimasukkan ke desa atau Kelurahan,” tutup Arianto. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)
