Menu

Mode Gelap

Home · 4 Agu 2023 14:56 WITA

Menteri ATR/BPN Sebut Dengan Adanya PTSL Nilai Ekonomi di Kaltim Mencapai Rp 25 triliun


Menteri ATR/BPN Sebut Dengan Adanya PTSL Nilai Ekonomi di Kaltim Mencapai Rp 25 triliun Perbesar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dengan adanya Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL) tercatat sejak 2017 sampai pada tahun ini (2023) nilai tambah ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp25 triliun.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka menyerahkan surat sertifikat tanah kepada masyarakat, Jumat (4/8/2023).

“Kami (pemerintah) terus berkomitmen terus melanjutkan dan mempercepat program PTSL sampai 2024,” ujarnya.

Dirinya menargetkan realisasi PTSL untuk 126 juta bidang, ia berharap ini mendekati jumlah dalam penerbitan sertifikat. Sampai dengan saat ini yang sudah diselesaikan mencapai 75 persen hanya tersisa persentase yang kecil belum terselesaikan.

“Dengan adanya program PTSL sangat berdampak sekali, terutama dalam hal ekonomi, ” sebutnya.  

Dijelaskannya, hingga saat ini sudah terdaftar 105,2 juta bidang dari keseluruhan target, dan itu sudah mulai dapat dirasakan dampaknya bagi perkembangan ekonomi. Apabila program PTSL berjalan dengan baik di seluruh Indonesia, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai 5.574 triliun.

“Makanya pemerintah terus mengejar pencapaian itu, ” tutupnya. (atr)

 

Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Isi Kekosongan Jabatan, Bupati Kukar Lantik 127 Kepala Sekolah dan 93 Pejabat Fungsional

9 Juli 2026 - 18:42 WITA

pelantikan kepala sekolah Kukar

Lapas Perempuan Tenggarong Overkapasitas, Pembangunan Gedung Baru Masih Kurang Rp20 Miliar

3 Juli 2026 - 18:09 WITA

Lapas Perempuan Tenggarong overkapasitas

Pemkab Kukar Bantu Sarana IPDN, Bupati Aulia Berharap Lebih Banyak Praja Asal Daerah

3 Juli 2026 - 17:10 WITA

Pemkab Kukar bantuan IPDN

Bupati Aulia Minta Penerima Honor Tidak Wajar Kembalikan Dana

29 Juni 2026 - 17:00 WITA

temuan honor tidak wajar Kukar

DPRD Kukar Minta Temuan BPK soal Honor ASN Dituntaskan dalam 60 Hari

23 Juni 2026 - 15:33 WITA

dprd kukar

Ketua Komisi II DPR RI Siap Fasilitasi Persoalan Lahan Warga di Kawasan IKN

19 Juni 2026 - 20:57 WITA

lahan warga terdampak IKN
Trending di Pemerintahan