okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Asnawi Sultan Ramadhani, menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran sektor perikanan secara transparan dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para petani tambak di pesisir Kukar.
“Anggaran ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi, kualitas bantuan menjadi prioritas kami. Bantuan bukan hanya soal jumlah, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” jelas Asnawi, Jumat (15/11/2024).
Menurut Asnawi, bantuan yang diberikan kepada petani tambak tidak cukup hanya dalam bentuk fisik seperti bibit dan alat. Pendampingan dan pelatihan teknis juga sangat penting agar para petani dapat mengelola tambaknya secara profesional dan produktif.
“Dukungan berupa pelatihan teknis akan membantu petani tambak menjaga kualitas hasil tambaknya serta menghadapi tantangan teknis yang ada,” tambahnya.
Ia berharap melalui bantuan yang berfokus pada kualitas, petani tambak mampu meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor perikanan di Kukar, yang berpotensi menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran bagi sektor perikanan tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas dalam setiap tahap penggunaan anggaran.
“Kami terus mengawasi agar bantuan yang diberikan tidak hanya kuantitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” ujar Asnawi.
Asnawi juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan usaha para petani tambak.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya petani tambak, agar sektor perikanan Kukar menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, kami optimis PAD dari sektor perikanan akan meningkat secara signifikan,” pungkasnya.
Melalui dukungan konkret dari pemerintah daerah dan komitmen DPRD dalam pengawasan serta pendampingan, sektor perikanan Kukar diharapkan mampu berkembang lebih pesat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
