okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junaidi, menegaskan komitmennya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2025 senilai Rp12 Triliun dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan usai persetujuan APBD dalam Rapat Paripurna ke-26 pada Minggu (30/11/2024).
“Anggaran sebesar ini adalah tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar digunakan untuk kebutuhan rakyat,” ujar Junaidi, politisi dari PDI Perjuangan.
Ia menekankan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan ke program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Junaidi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Fokus pada Pengembangan Sektor Unggulan
Dalam APBD 2025, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan energi terbarukan. Junaidi menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak hanya bergantung pada sektor tradisional, seperti pertambangan.
“Kami mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penarikan investasi dari sektor swasta juga menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Transparansi
Junaidi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, SDM yang kompeten akan mampu memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran berjalan dengan tepat.
“Kami terus mendorong peningkatan kemampuan SDM agar pengelolaan anggaran semakin transparan dan akurat,” katanya.
Dengan anggaran Rp12 Triliun, DPRD Kukar berharap pembangunan di daerah ini dapat berjalan lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan ekonomi di masa depan.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
