okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kecamatan Samboja Barat bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Hingga kemarin sore (tanggal sesuai), sembilan kelurahan dan satu desa di wilayah tersebut telah menyelesaikan proses pembentukan koperasi secara maraton.
Camat Samboja Barat, Burhanuddin, menjelaskan bahwa proses pembentukan koperasi dilakukan dalam satu hari penuh. “Pagi kami selesaikan di lima kelurahan: Karya Merdeka, Sungai Merdeka, Margomulyo, Argosari, dan Amborawang Darat. Lanjut siangnya sampai sore, di Bukit Merdeka, Salok Api Darat, Salok Api Laut, dan Amborawang Laut. Hari ini tinggal menyelesaikan Desa Tani Bhakti,” jelas Burhanuddin, Kamis (29/5/2025).
Koperasi Merah Putih ini dibentuk atas dasar mandat dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah hingga kecamatan. Meski secara spesifik peruntukannya belum sepenuhnya jelas, koperasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat seperti masa kejayaan koperasi dahulu.
“Dulu koperasi terbentuk setelah ada kelompok usaha, sekarang sebaliknya. Ini tantangan bagi kami di kecamatan dan desa untuk memetakan potensi usaha yang tepat,” kata Burhanuddin.
Beberapa ide usaha yang mulai muncul antara lain agen LPG, pariwisata, UMKM, pangan, hingga apotek desa. Namun, semuanya masih dalam tahap penjajakan, menyesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
Terkait pembiayaan, Camat mengklarifikasi bahwa kabar soal koperasi langsung menerima dana Rp3 miliar adalah keliru. “Dana itu bukan hibah, tapi pinjaman melalui perbankan, dengan masa pengembalian enam tahun. Besarnya pun tergantung dari penilaian usaha yang diajukan,” terangnya.
Kendala pendanaan juga muncul dari sisi operasional. Jika desa bisa mengalokasikan 3% dari dana desa untuk kebutuhan pembentukan koperasi, seperti konsumsi rapat dan pembuatan akta notaris, kelurahan tidak memiliki sumber dana serupa. “Jadi biaya pembuatan akta notaris, sekitar Rp2,5 juta, ditanggung secara mandiri oleh lurah,” tambahnya.
Menariknya, proses pemilihan pengurus koperasi dilakukan secara musyawarah mufakat. Tokoh masyarakat dari berbagai unsur seperti LPM, RT, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat, hingga Gapoktan dilibatkan untuk memastikan kepemimpinan koperasi berasal dari masyarakat itu sendiri.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
