okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. DPRD Kukar meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh karena beberapa BUMD dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di Kukar terdapat empat BUMD, yakni PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), PT Tunggang Parangan, PT Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE), serta Perumda Tirta Mahakam. Namun, tidak semuanya menunjukkan performa menggembirakan.
Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menilai pemerintah harus berani mengambil langkah tegas apabila ada BUMD yang hanya membebani anggaran tanpa memberikan hasil.
“BUMD yang tidak menghasilkan lebih baik dilebur saja. Pemerintah perlu fokus pada BUMD yang benar-benar memberikan kontribusi nyata,” ujar Sopan di Tenggarong, Kamis (4/9/2025).
Ia menekankan perlunya BUMD melihat potensi yang besar di daerah, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Sopan menilai BUMD semestinya bisa mengelola pabrik sawit rakyat yang berfungsi menjaga stabilitas harga TBS masyarakat.
“Kukar punya potensi besar di sawit. BUMD harus mampu hadir untuk memastikan harga sawit tetap stabil bagi petani,” katanya.
Selain perkebunan, ia juga menyoroti sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah tidak aktif tetapi masih memiliki sisa potensi batu bara. Pemerintah dinilai perlu menindaklanjuti dan memberdayakan BUMD untuk mengelola potensi tersebut.
“Pemerintah bisa mengurus aspek perizinannya, sementara BUMD menjalankan eksplorasinya. Jangan sampai potensi itu dibiarkan tidak termanfaatkan,” tambahnya.
Sopan menegaskan keberadaan BUMD harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat PAD, bukan sekadar entitas yang menyerap anggaran daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar, Haryo Martani, menyampaikan bahwa hampir semua BUMD masih menyumbang dividen kepada daerah, kecuali PT KSDE yang tahun ini tidak menghasilkan dividen karena kegagalan usaha.
“PT MGRM menyetor sekitar Rp30 miliar, PT Tunggang Parangan Rp880 juta, dan Perumda Tirta Mahakam sekitar Rp3,1 miliar. Hanya PT KSDE yang tidak memberikan dividen tahun ini,” jelas Haryo.
DPRD menilai evaluasi kinerja menjadi langkah krusial untuk memastikan BUMD dapat menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar. (adv/dprdkukar/atr)
