okeborneo.com, SAMARINDA — Puluhan tahun menempati rumah belum membuat warga Perumahan Korpri Loa Bakung mendapat kepastian penuh atas status lahan mereka. Warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/5/2026), meminta kejelasan perubahan status lahan dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui langsung warga yang menyampaikan aspirasi tersebut. Ia menyatakan Pemprov Kaltim akan menyiapkan kajian hukum sebelum berkonsultasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Rudy telah menerima audiensi perwakilan warga yang menyampaikan persoalan utama terkait status lahan di Perumahan Korpri Loa Bakung. Warga menyebut rumah tersebut telah ditempati dan dilunasi lebih dari 30 tahun, namun status lahannya masih berupa HGB.
“Kami sudah berdiskusi dengan perwakilan warga. Pemerintah provinsi bersama Biro Hukum akan segera melakukan kajian menyeluruh, dilanjutkan dengan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri agar ada solusi yang tepat dan sesuai aturan,” ujar Rudy.
Rudy mengatakan penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, status lahan berkaitan dengan aset pemerintah daerah dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi warga menjadi perhatian pemerintah. Pemprov Kaltim, kata dia, akan memproses persoalan tersebut melalui tahapan hukum dan koordinasi lintas instansi.
“Kami ingin warga mendapatkan haknya. Dari HGB menjadi SHM. Tapi prosesnya memang harus melalui beberapa tahapan. Mohon doa dan dukungannya, serta beri kami waktu untuk bekerja,” katanya.
Rudy menegaskan, setiap langkah penyelesaian harus tetap berada dalam koridor hukum. Karena itu, proses dimulai dari kajian internal sebelum dibawa ke instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan aset daerah.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan warga, Neneng Herawati, diberi kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menyampaikan apresiasi karena pemerintah provinsi membuka ruang dialog dengan warga.
“Kami bersyukur aspirasi kami didengar langsung. Kami paham proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Kami akan terus mengawal, tapi tetap menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Warga Perumahan Korpri Loa Bakung berharap proses yang dijalankan Pemprov Kaltim dapat memberi kejelasan terhadap status lahan yang telah lama mereka tempati. Saat ini, penyelesaian persoalan tersebut masih menunggu hasil kajian hukum dan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait. (pep/bby)
