TENGGARONG, OKEBORNEO.COM – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat Dermawan, membantah keputusan fraksinya meninggalkan rapat paripurna KUA-PPAS APBD 2027 dilakukan atas instruksi pengurus partai ataupun pihak lain.
Menurut Rahmat, walkout tersebut merupakan keputusan kolektif Fraksi PDI-P setelah menilai materi yang disampaikan pemerintah daerah masih perlu dipelajari lebih mendalam.
“Tidak ada instruksi dari siapa pun untuk meninggalkan rapat paripurna. Itu murni keputusan kolektif teman-teman Fraksi PDI Perjuangan setelah melihat materi yang disampaikan pemerintah perlu dipelajari lebih mendalam,” kata Rahmat.
Walkout terjadi dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026). Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang ketika Pemerintah Kabupaten Kukar menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Rapat tetap dilanjutkan karena memenuhi kuorum hingga agenda penyampaian rancangan KUA-PPAS selesai.
Rahmat mengatakan sikap fraksinya berkaitan dengan kondisi kemampuan fiskal daerah yang menurutnya mengalami penurunan. Situasi itu dinilai memerlukan koreksi, penyesuaian, dan pendalaman sebelum dokumen anggaran memasuki tahap pembahasan.
“Teman-teman fraksi mengambil sikap itu sebagai bentuk perhatian terhadap Kukar Idaman Terbaik. PDI Perjuangan adalah bagian dari pihak yang mengampanyekan program tersebut kepada masyarakat, sehingga kami juga merasakan kondisi yang sedang dihadapi pemerintah,” ujarnya.
Namun, Rahmat belum memerinci besaran penurunan kemampuan fiskal yang dimaksud. Ia juga belum menjelaskan bagian, program, atau pos anggaran dalam rancangan KUA-PPAS yang dinilai perlu dikoreksi.
Penjelasan mengenai asal keputusan walkout sebelumnya muncul dalam beberapa versi. Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Andi Faisal, menyebut sikap tersebut sebagai “amanah partai”, tetapi tidak menjelaskan struktur atau pihak yang memberikan amanah.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani juga mengatakan dirinya mendengar informasi bahwa Ketua DPC PDI-P Kukar yang juga Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, meminta fraksi menarik diri dari rapat. Informasi yang disampaikan Ahmad itu masih berupa keterangan yang didengarnya dan belum menjadi konfirmasi langsung dari Rendi.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya menyayangkan keputusan Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang. Menurut Aulia, agenda saat itu baru berupa penyampaian rancangan, belum memasuki pembahasan ataupun pengambilan keputusan.
“Kami sangat menyayangkan karena ini sebenarnya baru tahap penyampaian,” kata Aulia. Meski demikian, ia mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur sikap politik setiap fraksi.
Rahmat memastikan sikap tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat pemerintah ataupun menarik dukungan terhadap pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin.
“Seorang sahabat tidak harus selalu mengiyakan semua yang disampaikan. Kalau ada yang perlu diperkuat, tentu akan kami kuatkan agar pemerintah semakin siap menjawab ekspektasi masyarakat,” ujarnya.
Selain perbedaan keterangan mengenai asal keputusan walkout, substansi anggaran yang dipersoalkan masih belum dijelaskan secara terbuka. Fraksi PDI-P belum menyampaikan program atau pos anggaran yang perlu disesuaikan maupun rekomendasi yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. (atr)
