okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA– Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian mendorong hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti sebagai data statistik, tetapi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pemberian layanan publik yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (14/9/2026).
Hetifah mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.
Menurutnya, pendataan dalam sensus mencakup berbagai bentuk kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha yang tidak memiliki tempat usaha secara konvensional dan menjalankan aktivitasnya melalui platform digital.
“Seperti teman-teman pasti tahu, kita baru saja menyelesaikan Sensus Ekonomi. Kita berharap dengan adanya Sensus Ekonomi yang dilakukan kepada semua usaha, apakah itu usaha kecil, menengah, mikro, apakah yang memiliki tempat usaha ataupun dilakukan berbasis digital, dan bahkan rumah tangga, itu semuanya didata,” ujar Hetifah.
Ia menyebut, proses penyempurnaan data Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim masih berlangsung. Saat ini, sekitar 2 persen data masih dalam tahap revisi dan penyempurnaan hingga akhir September.
“Walaupun saat ini statusnya untuk Provinsi Kaltim mungkin masih ada 2 persen yang direvisi, karena datanya ingin disempurnakan lagi sampai dengan akhir September,” katanya.
Setelah proses penyempurnaan selesai, data tersebut diharapkan dapat dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi, baik di tingkat Provinsi Kaltim maupun kabupaten/kota.
Hetifah menekankan, pemanfaatan hasil sensus menjadi bagian penting setelah proses pendataan selesai. Data yang telah dikumpulkan diharapkan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjadi bahan dalam menentukan berbagai bentuk kebijakan.
“Nah, tentu saja ke depan kami juga berharap, harapan dari masyarakat yang tadi diungkapkan adalah pertama, tentunya agar data-data yang diperoleh ini memang digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan layanan-layanan publik ataupun memahami apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan, fasilitas, bantuan, dukungan, dan bentuk asistensi lainnya,” jelasnya.
Selain pemanfaatan hasil sensus, FGD tersebut juga membahas persoalan data desil yang berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima bantuan. Hetifah menyebut, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam diskusi.
Menurutnya, perlu dipahami bagaimana data desil ditetapkan serta mekanisme pembaruan data bagi masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam pendataan.
“Tadi juga muncul beberapa pertanyaan yang sangat aktual terkait dengan data desil dan bagaimana data-data ini kemudian bisa mungkin membuat sekelompok masyarakat merasa tereksklusi dari kemungkinan untuk memperoleh bantuan,” ungkapnya.
Ia berharap, pembaruan data dapat dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan akibat data yang belum diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Nah, ini yang menjadi mungkin momentum yang tidak kalah penting dari pelaksanaan sensusnya itu sendiri,” pungkas Hetifah.(atr)
