okeborneo.com, TENGGARONG SEBERANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan melibatkan sejumlah instansi dalam tim terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan tim terpadu tersebut melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta Kepolisian.
Melalui kerja sama lintas instansi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan upaya pengawasan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.
Aulia menegaskan, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, penetapan kewajiban maupun pemberian sanksi harus didasarkan pada aturan yang jelas.
“Kami tidak ingin mengada-ada dalam menetapkan kewajiban maupun aturan bagi perusahaan. Hal yang menjadi perhatian adalah memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Aulia mengungkapkan, hasil pembahasan sementara menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah perusahaan sebenarnya telah membayar pajak, tetapi lokasi pembayaran atau pencatatannya belum sesuai dengan wilayah yang seharusnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban maupun yang belum patuh.
Karena itu, Pemkab Kukar akan mengedepankan koordinasi dan penelusuran data sebelum mengambil langkah terhadap perusahaan. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa membebani perusahaan yang sebenarnya telah melaksanakan kewajibannya.(adv/diskomkukar/atr)










