okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan sistem pencegahan konflik sosial melalui pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam). Program ini diarahkan untuk membangun ruang dialog masyarakat sekaligus mendeteksi potensi gesekan sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Keberadaan Kampung Redam dinilai penting bagi Kukar yang memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Perbedaan tersebut menjadi kekayaan daerah, tetapi juga membutuhkan pengelolaan agar tidak memicu perselisihan di tengah masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan perdamaian tidak cukup dibangun setelah konflik terjadi. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui komunikasi, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kerukunan.
“Perdamaian harus dirawat sebelum konflik meletus, pencegahan dini, dialog dan gotong royong diperlukan untuk membangun kedamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Akhmad Taufik saat menjadi narasumber seminar penguatan dan pembinaan tim gugus tugas Kampung Redam di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, Kampung Redam merupakan wilayah di tingkat desa, kelurahan, kecamatan atau sebutan lainnya yang memiliki komitmen merawat perdamaian dengan berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Pembentukannya tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui pendekatan kearifan lokal, budaya, dan agama. Program tersebut juga diarahkan membangun sistem deteksi dini terhadap potensi sengketa serta memperkuat solidaritas antarkelompok.
Di Kukar, Desa Loa Duri Ilir dan Kelurahan Loa Tebu telah ditetapkan sebagai wilayah percontohan Kampung Redam. Keduanya diharapkan menjadi model pengembangan lingkungan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan dan menjaga kerukunan secara berkelanjutan.
Penguatan program tersebut dibahas dalam seminar yang diprakarsai Kantor Wilayah HAM Kalimantan Timur. Kegiatan diikuti anggota gugus tugas Kampung Redam dan penggiat HAM Kukar, dengan menghadirkan Asisten I Akhmad Taufik Hidayat serta Plt Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, sebagai narasumber.
Kepala Kanwil HAM Kaltim, Umi Laila, mengatakan keberagaman sosial dan etnis di Indonesia memiliki potensi memunculkan berbagai bentuk konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, penguatan kapasitas tim gugus tugas menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dan kerukunan masyarakat.
Ia berharap pembinaan tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjunjung nilai-nilai HAM. “Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat perdamaian dan menjaga kerukunan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Kanwil HAM Kaltim, Anggun Prasetyo Nugroho, menjelaskan seminar tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen antara tim gugus tugas, penggiat HAM, pembina, serta para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, kapasitas tim diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan tugas dan fungsi Kampung Redam.
Berdasarkan informasi Kanwil HAM Kaltim, saat ini baru tiga kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang telah membentuk Kampung Redam. Penguatan program di Kukar diharapkan dapat memperluas praktik pencegahan konflik berbasis masyarakat sekaligus menjadikan kearifan lokal sebagai modal membangun kehidupan sosial yang harmonis.(adv/diskomkukar/atr)










