okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dari aktivitas sektor pertambangan. Potensi tersebut dinilai belum tergarap maksimal jika dibandingkan dengan besarnya aktivitas produksi batu bara yang berlangsung di wilayah Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data penerimaan pajak bersama tim terpadu. Fokus pembahasan mencakup sejumlah jenis pajak, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan bersama Tim Terpadu pada Sektor Pertambangan di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026). Setelah pertemuan, Aulia juga berdiskusi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur serta Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur (TGUPP).
Dari hasil pembahasan, Aulia melihat masih terdapat peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama yang bersumber dari aktivitas usaha pertambangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar. Padahal, menurut Aulia, produksi batu bara di Kukar tergolong besar dan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi royalti yang tinggi.
“Kalau kita melihat data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Artinya, aktivitas produksinya juga besar. Namun, penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kita masih sekitar Rp500 miliar, sementara Kutai Timur bisa mencapai Rp1 triliun,” ujarnya.
Menurut Aulia, aktivitas pertambangan membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk mengoperasikan alat berat maupun kendaraan pendukung produksi. Kondisi tersebut semestinya menjadi potensi penerimaan PBBKB yang dapat dioptimalkan melalui pembenahan pendataan dan mekanisme pemungutan pajak.
Karena itu, sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memastikan seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi. Pemeriksaan administrasi dan lapangan juga diharapkan membantu menemukan kemungkinan penerimaan yang belum tercatat secara optimal.
Aulia optimistis pembenahan tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia menargetkan penerimaan pajak daerah Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar apabila proses rekonsiliasi dan optimalisasi berjalan sesuai harapan.
“Dengan pembenahan dan rekonsiliasi seperti yang kita lakukan sekarang, kami optimistis penerimaan pajak daerah Kukar pada 2027 bisa melampaui Rp800 miliar,” tutupnya.
Optimalisasi pajak sektor pertambangan menjadi salah satu upaya Pemkab Kukar memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan menggali potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya, pemerintah daerah berharap ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu dapat dikurangi dan ruang pembiayaan pembangunan semakin terbuka.(adv/diskomkukar/atr)










