Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 16 Nov 2026 19:22 WITA

Pemkab Kukar Bentuk Tim Terpadu, Perusahaan Tak Patuh Pajak Terancam Sanksi


 Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, TENGGARONG SEBERANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan melibatkan sejumlah instansi dalam tim terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan tim terpadu tersebut melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta Kepolisian.

Melalui kerja sama lintas instansi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan upaya pengawasan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Aulia menegaskan, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, penetapan kewajiban maupun pemberian sanksi harus didasarkan pada aturan yang jelas.

“Kami tidak ingin mengada-ada dalam menetapkan kewajiban maupun aturan bagi perusahaan. Hal yang menjadi perhatian adalah memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Aulia mengungkapkan, hasil pembahasan sementara menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah perusahaan sebenarnya telah membayar pajak, tetapi lokasi pembayaran atau pencatatannya belum sesuai dengan wilayah yang seharusnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban maupun yang belum patuh.

Karena itu, Pemkab Kukar akan mengedepankan koordinasi dan penelusuran data sebelum mengambil langkah terhadap perusahaan. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa membebani perusahaan yang sebenarnya telah melaksanakan kewajibannya.(adv/diskomkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penerimaan Pajak Tambang Dinilai Belum Optimal, Kukar Bidik Rp800 Miliar pada 2027

16 November 2026 - 19:21 WITA

Kukar Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial, Loa Duri Ilir dan Loa Tebu Jadi Percontohan Kampung Redam

16 November 2026 - 19:20 WITA

Kukar Idaman Terbaik Perkuat Kompetensi Petani dan Penyuluh Lewat Kerja Sama Unhas

16 November 2026 - 13:20 WITA

Dinkes Kukar Susun Menu Khusus MBG untuk Balita dan Lansia

16 November 2026 - 13:17 WITA

Pemkab Kukar Siapkan Pendataan Khusus, Beasiswa 2027 Prioritaskan Keluarga Tanpa Sarjana

15 November 2026 - 18:51 WITA

Disdikbud Kukar Kaji Regulasi Insentif Guru Kemenag yang Mengajar di Sekolah Negeri

15 November 2026 - 13:24 WITA

Trending di Advertorial