okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Menjelang dibukanya Pulau Kumala, Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Asosiasi Tehnik Mesin Industri (ATMI) melakukan tinjauan untuk memastikan kondisi beberapa wahana yang sedang mengalami kerusakan agar bisa diperbaiki dan dioperasikan kembali seperti semula. Senin (1/8/2022).
Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo, melalui Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, M Ridha Fatrianti, mengatakan, Pemkab Kukar sudah menjalin kerjasama dengan ATMI, pada kesempatan ini juga pihaknya meminta ATMI untuk melakukan identifikasi apa sebenarnya permasalahan wahana yang ada di Pulau Kumala, kira-kira masih bisa diperbaiki atau tidak.
“Terkait biaya untuk sekarang masih belum bisa dikeluarkan dan belum dihitung. Yang jelas hasil peninjauan hari ini ada beberapa mesin dan wahana yang ada masih bisa diperbaiki. Yaitu wahana Sky tower dan kereta gantung,” ungkapnya.
Karena sejak tahun 2017 Pulau Kumala sudah diserahkan ke Dispar Kukar untuk dikelola dan kondisi wahananya tidak semua berfungsi secara maksimal. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait termasuk dengan perusahaan yang membuat wahana.
“Tapi kami kesulitan karena perusahaan yang membuat wahana ini lokasinya berada di luar negeri,” terangnya.
Saat ini, pihaknya akan perlahan-lahan untuk membenahi semua infrastruktur yang ada di Pulau Kumala. Pihaknya akan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk estimasi biaya perbaikannya.
“Untuk sementara masih melihat pasarnya juga, karena Pemkab Kukar dengan keluasannya bukan hanya Pulau Kumala saja yang dipikirkan tapi secara keseluruhan. Apabila sudah melakukan perhitungan dan menguntungkan kita bisa minta ataupun menggandeng pihak swasta,” jelas Slamet.
Dirinya mengatakan, memang saat ini pihaknya masih mengalami keterbatasan di anggaran, tapi bukan tidak ada solusi. Diketahui saat ini sudah beberapa investor yang sudah masuk namun semuanya belum ada kepastian.
“Kita terbuka, kalau memang ada investor kerjasama. Mekanismenya di dalam aturan sudah ada, cuma memang pada saat ini ada beberapa yang sudah cuman belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Slamet menambahkan, dengan luasnya Pulau Kumala, pihaknya mencoba berkolaborasi dengan beberapa lembaga dengan fakultas pertanian yang ada di Kaltim. Dengan adanya permanfaatan lahan pihaknya bisa mengurangi biaya perawatan lingkungan di Pulau Kumala.
“Jadi saat ini sudah berjalan dan kita kasih space beberapa lahan untuk mereka uji coba lahan dan penelitian,” tutup Slamet. (atr/ob1/ef)
