okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kaltim dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat Kukar. Untuk itu, dilakukannya kembali kerjasama antara Pemkab Kukar dengan BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Program yang sudah berjalan sejak 2021 ini bakal disandingkan dengan bertambah dana anggaran Pemkab Kukar sebanyak Rp 18 miliar untuk anggaran tahun 2023. Bertambah Rp 3 miliar dari tahun sebelumnya yakni 2022.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, selain karena memang kebijakan nasional, tentunya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kukar.
“Bagi kami ini adalah bagian dari solusi, sebelum menggandeng BPJS Ketenagakerjaan tidak ada santunan kepada non asn yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian. jadi kami bersyukur ada kebijakan secara nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan jaminan” ucap Edi.
Tidak hanya itu, Edi Damansyah juga menegaskan bahwa komitmen Pemkab Kukar bakal menyerahkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang berhak, diantaranya pekerja rentan, yang didalamnya meliputi petani nelayan pedagang marbot tenaga Kesehatan tenaga pendidik dll. Edi pun mengimbau kepada masyarakat umum juga diberikan untuk mengikuti program bpjs ketenagakerjaan secara mandiri.
Selanjutnya, Edi juga mengajak kepada seluruh perusahaan yang berada di lingkungan Kabupaten Kukar selain mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya di perusahaan namun juga menghimbau perusahaan untuk berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dengan mengikut sertakan pekerja rentan di wilayah Kukar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan Rini Suryani, yang didampingi Kepala BPJS ketenagakerjaan Samarinda dan Kepala BPJS ketenagakerjaan Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan Rini Suryani melakukan kunjungan sekaligus memberikan laporan kepada Bupati Kukar terkait jumlah pemberian manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Kukar selama periode tahun 2022.
“Total Santunan JKK, JHT, JKM, JP dan JKP sebesar Rp 54.307.662.320 , juga santunan JKK dan JKM bagi Non ASN dan Pekerja rentan sebesar Rp 5.794.000,”ungkap Rini.
Rini juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas komitmennya dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah kutai kartanegara.
hal itu ditunjukan dengan diberikannya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal sebesar 77% dan sektor informal yang mencapai 48% dari total coverage, dan masih adanya gap yang harus dicarikan solusi Bersama sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Kutai Kartanegara.
Menurutnya, hal ini telah sejalan dengan lntruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan lntruksi Presiden Nomor 24 tentang percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem. yang ditujukan kepada 19 Kementerian, Badan, Jaksa Agung, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota. (atr/ob1/ef)
