Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 25 Agu 2021 17:18 WIB

Bupati Edi Damansyah Ingin Penempatan Pejabat Bisa Perkuat Visi Misi Kepala Daerah


 Bupati Edi Damansyah Ingin Penempatan Pejabat Bisa Perkuat Visi Misi Kepala Daerah Perbesar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Setelah melakukan sinkronisasi visi misi kepala daerah ke dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta pejabat aparatur negeri sipil (ASN) untuk bisa melakukan percepatan realisasi program tersebut.

Jika dihitung sejak pelantikan Bupati dan Wabup Kukar pada 26 Febuari lalu, maka sesuai regulasi yang ada, kepala daerah sudah bisa melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kukar pada 27 Agustus atau enam bulan setelah dilakukan pelantikan.

Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri

Seperti yang diketahui, Edi Damansyah selama ini menjadi kepala daerah yang fokus melakukan pembenahan pelayanan publik serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para aparaturnya. Percepatan capaian visi-misi pun diharapkan bisa menjadi fokus para pimpinan di tingkat OPD untuk direalisasikan.

Sehingga ke depan, pengisian pejabat di lingkungan Pemkab Kukar benar-benar menyesuaikan kepentingan masyarakat yang sudah dituangkan dalam program kepala daerah.

Hanya saja, Bupati Edi Damansyah mengaku enggan terburu-buru sehingga khawatir salah menempatkan pejabat yang tidak sesuai kemampuan yang diharapkan.

“Kami tidak ingin buru-buru dan salah memilih. Apalagi kami punya janji kepada rakyat yang harus di tepati, sehingga kami harus memastikan orang-orang yang akan mengisi jabatan tersebut betul-betul orang yang paham dan mengerti untuk menerjemahkan kerja-kerja kedepan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Senada, Wabup Kukar Rendi Solihin mengakui jika proses mutasi OPD perlu aspek kehati-hatian. Tak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas administrasi pemerintah, melainkan juga dalam rangka realisasi program serta visi misi kepala daerah

“Alhamdulillah, visi misi kami juga sudah kami tuangkan di dalam RPJMD yang belum lama ini sudah di sahkan menjadi Perda. Tinggal ke depan pejabat di lingkungan Pemkab Kukar bisa menerjemahkan itu dan segera merealisasikannya,” kata Wabup.

Selain itu, saat ini juga terdapat sejumlah jabatan yang lowong. Baik lantaran pejabat sebelumnya pensiun maupun meninggal dunia. (*/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPC PDIP Kukar Sebut Peluang Edi Damansyah Menjadi Bupati Kukar Masih Terbuka

19 Mei 2024 - 09:53 WIB

TEKS FOTO : Rilis pers DPC PDIP Kukar

Pesan Hetifah dalam Musrenbang Kaltim : 3 Isu Prioritas Kaltim ke Depan

3 Mei 2024 - 09:33 WIB

Sektor Perikanan di Kukar Melejit, Rahmat Dermawan Puji Kepemimpinan Edi-Rendi

4 April 2024 - 15:19 WIB

Rahmat Dermawan

Mahasiswa Kukar di Malang Akui Rendi Solihin Gercep, Asrama Putra Segera Direhab Total

11 September 2023 - 13:28 WIB

Kebakaran Besar di Muara Kaman Pemkab Kukar Sigap Turunkan Bantuan Logistik

7 September 2023 - 14:10 WIB

Wabup Kukar Ajak Masyarakat Untuk Ramaikan Sebuntal Festival 2023

24 Agustus 2023 - 16:46 WIB

Trending di Pariwisata