okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kebijakan pembatasan jumlah pembelian bahan bakar subsidi solar di Kutai Kartanegara (Kukar) masih tahap persiapan. Rincian pengisian, menggunakan kartu fuel card juga akan berlaku. Di antaranya khusus kendaraan pribadi roda 4 maksimal mengisi 40 liter per hari.
Sementara untuk angkutan umum/barang roda 4 maksimal 40 liter per hari. Khusus yang kendaraan angkutan umum, angkutan orang atau angkutan barang roda 6 dari pengisian maksimal 80 liter per hari.
Pengelola SPBU Timbau, Gatot Purwoko mengatakan, adapun tentang fuel card, itu hanya tinggal menunggu waktu launching dari Bupati Kukar, kemarin sudah dilakukan dua kali rapat terkait persiapan.
“Hasil rapat bilangnya SK sudah ada, dan Bupati sudah menyetujui tinggal menunggu waktu launching saja,” sebut Gatot.
Nanti akan diklasifikasi untuk jenis kendaraan sama Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar. “Bilangnya nanti mungkin yang plat atau KIRnya mati nggak boleh ngisi,” ujarnya.
Itu salah satu untuk mengurai antrean, karena ada yang dibatasi ada yang 40 liter, 60 liter, sampai dengan 80 liter, tergantung jenis mobilnya seperti apa.
“Seandainya mobil itu sudah mengisi sebanyak 40 liter di SPBU, kartu itu tidak akan bisa digunakan di SPBU lain karena batasnya hanya satu kali pengisian dalam sehari,” urai Gatot.
“Tapi kalau mobil hanya mengisi sebanyak 20 liter hari ini, terus nanti misalnya ke Kota Samarinda untuk mengisi BBM itu diperbolehkan, karena jatahnya 40 per hari, sesuai dengan jenis kendaraannya, ” tutupnya.
Sementara itu, Area Manager Communication & CSR Regional Kalimantan, Susanto August Satria, menjelaskan, saat ini sedang di uji coba di beberapa kota besar di Kaltim, khususnya Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda. Alasan kenapa dipilihnya beberapa kota tersebut, yakni karena pada waktu itu terjadi antrean cukup panjang.
“Makanya di uji coba mengunakan fuel card di sana. Kalau fuel card pakai kartu sedangkan my pertamina pakai barcode. Tapi pada prinsipnya sama. Yakni untuk melindungi dan menjamin masyarakat yang memang berhak mengunakan BBM bersubsudi, ” jelasnya. (atr/ob1/ef)
