okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kenaikan harga Pertamax dinilai tidak hanya menambah biaya isi tangki kendaraan. Dampaknya berpotensi merembet ke ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli masyarakat.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabran, mengatakan kenaikan harga bahan bakar selalu membawa efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
“Namanya harga minyak naik tentu berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada transportasi, tetapi juga ke harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya,” ujar Sabran saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026).
Menurut Sabran, tekanan tersebut akan terasa pada masyarakat yang pengeluarannya sudah terbagi untuk kebutuhan transportasi, bahan pokok, pendidikan, cicilan, dan biaya hidup harian.
Ketika biaya mobilitas naik, ruang belanja masyarakat berpotensi semakin sempit. Kondisi itu dapat membuat warga lebih selektif dalam mengatur pengeluaran.
Ia menilai masyarakat pada akhirnya perlu menata ulang prioritas belanja. Pengeluaran yang tidak mendesak kemungkinan harus dikurangi agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi.
“Mau tidak mau masyarakat harus mengalokasikan anggaran belanja secara lebih ketat. Pengeluaran yang tidak terlalu prioritas mungkin harus disesuaikan,” katanya.
Sabran menyebut tekanan kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan kelompok kelas menengah. Masyarakat kelas bawah juga dapat terdampak, terutama jika kenaikan biaya transportasi ikut mendorong harga kebutuhan harian.
“Beban ini bukan hanya dirasakan satu kelompok masyarakat saja. Kelas menengah, kelas bawah, semuanya terdampak,” ujarnya.
Untuk meredam tekanan terhadap daya beli, Sabran menilai pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui operasi pasar atau pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.
Menurutnya, operasi pasar dapat menjadi bantalan jangka pendek ketika biaya hidup masyarakat meningkat. Namun, program tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.
“Pasar murah bisa membantu, tetapi tentu tidak bisa meng-cover seluruh persoalan. Perlu penguatan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya,” jelasnya.
Sabran juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga pelemahan daya beli. Karena itu, kebijakan pemerintah dinilai harus diarahkan pada program yang benar-benar menjaga perputaran ekonomi warga.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu lebih ketat menentukan prioritas belanja. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.
Sabran menyebut sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan perlu ditempatkan sebagai prioritas karena memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Belanja yang tidak terlalu relevan bisa ditunda terlebih dahulu. Yang paling penting saat ini adalah memperkuat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat,” katanya.
Terkait terbatasnya pasokan Pertalite di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Tenggarong, yang sempat dikeluhkan pengemudi ojek online, Sabran memilih tidak berkomentar lebih jauh mengenai aspek distribusi BBM.
Namun, ia menegaskan pemerintah tetap perlu mencari terobosan agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat. Menurutnya, efisiensi dan refocusing anggaran harus diikuti kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
“Mudah-mudahan masa sulit ini bisa segera terlewati dan pemerintah menemukan jalan keluar terbaik agar kondisi ekonomi kembali membaik,” pungkasnya. (atr/bby)
