okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Terdapat 18 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang hingga kini belum tersentuh sinyal internet atau masuk dalam kawasan blank spot area. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar menggelontorkan dana sebesar Rp 4,9 Miliar dari APBD Kukar.
Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk mengatasi permasalahan sinyal internet bagi desa yang mengalami blank spot di Kabupaten Kukar. Dengan membangun tower repeater 4G atau penguat sinyal, di delapan desa. Terhitung sampai saat ini, hampir semua menara telah terbangun. Namun belum bisa diaktifkan karena menunggu selesai serentak.
“Awal tahun Insya Allah sudah zero blank spot, dengan program Kemenkominfo selesai juga,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto.
Dafip menyebutkan, ada delapan desa yang menjadi tanggung jawab pengerjaan Pemkab Kukar untuk diselesaikan permasalahan blank spot-nya. Diantaranya, Desa Sallo Cella Kecamatan Muara Badak, Desa Muhuran, Desa Sebelimbingan, dan Desa Wonosari Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun.
Kemudian, Desa Kupang baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Muara Aloh dan Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muntai, serta Desa Long lalang Kecamatan Tabang. “Progres saat dilakukan monitor evaluasi oleh Diskominfo Kukar, hampir semua sinyal repeater di desa sudah terbangun,” ungkapnya.
Sedangkan untuk 10 desa lainnya menjadi tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Meliputi Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis, Desa Long beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut.
Selanjutnya, Desa Muara Tuboq, Desa Muara Kebaq, Desa Muara Salung, Desa Muara Tiq, Desa Muara Belinau, Desa Umaq Dian, dan Desa Umaq Tukung di Kecamatan Tabang.
Dafip menyatakan, rencana mengentaskan blank spot juga sejalan dengan komitmen Diskominfo Kukar dalam mendigitalisasi pemerintah desa. Untuk mensukseskan program digitalisasi bagi penataan pemerintahan dan keuangan desa, diperlukan jaringan internet yang memadai. “Siskudes saja tahun depan harus sudah online semua. Jadi, mau tidak mau harus disediakan internet memadai,” tutupnya. (atr/ob1/ef)
