okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti lambatnya progres pembangunan infrastruktur daerah. Hingga pertengahan Agustus 2025, capaian proyek baru mencapai sekitar 50 persen. DPRD meminta Pemkab Kukar untuk memperketat pengawasan agar tidak ada proyek yang mangkrak di akhir tahun anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, mengatakan sejumlah proyek pembangunan masih berjalan lamban, mulai dari peningkatan jalan, drainase, hingga proyek konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami minta Pemkab Kukar turun langsung mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Jangan sampai ada pekerjaan yang molor atau tidak sesuai spesifikasi. Anggaran sudah disiapkan, jadi hasilnya harus maksimal,” kata Farida, Kamis (14/8/2025).
Farida menilai, salah satu penyebab keterlambatan proyek adalah faktor cuaca. Meski begitu, ia menegaskan kontraktor tetap harus mencari solusi agar target penyelesaian bisa tercapai.
“Cuaca memang berpengaruh, tapi harus ada strategi percepatan. Kalau dibiarkan, nanti bisa berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh proyek fisik tahun 2025 benar-benar rampung sebelum masa kontrak berakhir. Jika ada kontraktor yang tak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerjanya.
“Kalau sudah direncanakan dan dananya tersedia, proyek tidak boleh terbengkalai. Kalau itu terjadi, berarti perencanaan dan pelaksanaannya tidak serius,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menyebut progres pembangunan infrastruktur di Kukar saat ini sudah di atas 50 persen. Sejumlah proyek bahkan sudah tuntas lebih awal, terutama pembangunan drainase di beberapa titik perkotaan seperti Jalan Muso Bin Salim dan Jalan Mangkuraja.
“Kami mulai pekerjaan lebih awal dibanding OPD lain, jadi beberapa proyek sudah selesai. Sisanya sedang kami kebut di lapangan,” kata Wiyono.
Ia menambahkan, kendala teknis seperti adanya jaringan pipa dan kabel telekomunikasi di bawah tanah sering memperlambat pengerjaan. Hal ini, kata Wiyono, akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
“Ke depan, kita akan pastikan semua proyek sudah mempertimbangkan dampak sosial dan teknis sejak awal, supaya tidak terhambat di tengah jalan,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
