okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA—Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di seluruh lini birokrasi pemerintah daerah. Menurutnya, era modern menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan bebas dari praktik manual yang dinilai sudah tidak relevan.
“Tidak ada alasan untuk tetap menggunakan pola lama. Teknologi berkembang begitu cepat, dan pelayanan publik harus ikut beradaptasi,” ujar Ahmad Yani.
Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi
Ahmad Yani menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas penerapan aplikasi layanan atau sistem online. Lebih dari itu, ia melihat digitalisasi sebagai perubahan kultur kerja di internal pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN), katanya, harus dipersiapkan agar mampu menjalankan sistem berbasis teknologi dengan baik.
“SDM adalah kunci. Infrastruktur bisa dibangun, tetapi tanpa ASN yang melek teknologi, layanan digital tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Perkuat Transparansi dan Cegah Penyimpangan
Ketua DPRD Kukar ini juga menilai bahwa digitalisasi mampu memperkecil celah penyimpangan anggaran dan pungutan liar. Dengan sistem berbasis data yang dapat diakses publik, proses pengawasan menjadi jauh lebih mudah.
“Kalau datanya terbuka dan sistemnya rapi, masyarakat bisa ikut memantau. Transparansi meningkat, penyimpangan bisa ditekan,” jelasnya.
Desa Juga Harus Ambil Bagian
Tidak hanya pemerintah kabupaten, Ahmad Yani mendorong seluruh desa di Kukar untuk mulai mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, hingga promosi potensi desa. Ia menilai desa memiliki peluang besar untuk berkembang melalui digitalisasi.
“Promosi wisata, pemasaran UMKM, hingga laporan keuangan desa bisa dilakukan secara daring. Itu akan membuat desa lebih maju dan efisien,” terangnya.
Infrastruktur Digital Merata Jadi Tantangan
Namun, Ahmad Yani mengakui tantangan terbesar transformasi digital di Kukar adalah belum meratanya jaringan internet, khususnya di wilayah pedalaman. Untuk itu, ia mendorong adanya kerja sama lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan telekomunikasi.
“Selama jaringan internet belum merata, kesenjangan digital tetap terjadi. Kita harus memastikan akses teknologi bisa dinikmati semua wilayah, bukan hanya kota,” katanya.
Digitalisasi sebagai Arah Baru Pelayanan Publik
Menutup pernyataannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi bagi pemerintahan masa depan. Kukar, menurutnya, harus siap bergerak dengan cepat agar tidak tertinggal dalam arus inovasi nasional.
“Transformasi digital bukan pilihan, tetapi keharusan. Kukar harus menjadi daerah yang adaptif dan mampu memberikan pelayanan publik yang efisien untuk semua warganya,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
