Menu

Mode Gelap

News · 24 Feb 2023 19:18 WITA

Kerjasama Pemkab Kukar – Kodim 0906/KKR, Sebanyak 1.010 RTLH Bakal Direhabilitasi Sepanjang 2023


Bupati Kukar dan Dandim0906/KKR meninjau lokasi rumah yang bakal direhabilitasi Perbesar

Bupati Kukar dan Dandim0906/KKR meninjau lokasi rumah yang bakal direhabilitasi

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kick-off Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat pra sejahtera resmi berjalan, adapun program Bedah Rumah Tidak Layak Huni tersebut kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Kodim0906/KKR, Jumat (24/2/2023) .

Pelaksanaan tersebut ditandai dengan acara upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Berlokasi di lapangan sepak bola, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kukar. Sebanyak 1.010 rumah rencananya bakal dilakukan rehabilitasi oleh Pemkab Kukar dan Kodim 0906/KKR.

Edi mengatakan, melalui Karya Bhakti TNI bekerjasama dengan Kodim0906/KKR melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Dan hari ini bersama seluruh jajaran melakukan peninjauan terhadap rumah-rumah yang bakal dilakukan rehabilitasi.

“Ini bukan dibangun baru, melainkan direhabilitasi saja. Tidak rubah bentuk, misalkan teknisnya rumah ini tidak ada ventilasi nya kita buatkan, sanitasi dan jendela , dinding diperbaiki dan pelapon sehingga layak menjadi hunian yang permanen, ” ujar Edi.

Berdasarkan daga yang telah diverifikasi oleh Kodim0906/KKR sebanyak 1.010 rumah tidak layak huni yang bakal dilakukan perbaikan. Data tersebut berdasarkan data yang telah diberikan oleh Bappenas kepada Pemkab Kukar. Dan ini juga bagian dari program pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan Kukar.

“Jadi rumah besar tempatnya semua stakeholder bersatu , bekerjasama untuk pengentasan kemiskinan, ” ucapnya.

Sebanyak 1.010 rumah tidak layak huni bakal di anggarkan menggunakan dana APBD Kukar, dan nantinya juga bisa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa bakal ada tiga rumah yang dilakukan rehabilitasi lalu ada ada perusahaan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan CSR juga bakal melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

“Perusahaan berkontribusi juga untuk wilayah ring satu konsesi areanya, semoga kerja bersama ini bisa lebih luas lagi cakupannya masyarakat penerima manfaatnya lebih besar lagi penerimanya, ” kata Edi.

Sementara itu, Dandim0906/KKR, Letkol Inf Jeffry Satria,mengatakan, target pengentasan kemiskinan jangan sampai salah sasaran. Dari data yang sudah ada Kodim0906/KKR telah melakukan verifikasi ulang dan ada dilakukan perbaikan-perbaikan terkait data tersebut.

“Harapannya akhir 2023 paling tidak sekitar triwulan 3 atau 4 itu sudah selesai 1.010 rumah selesai sesuai target bupati, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan lebih awal dimulai dari target-target yang telah diverifikasi dan ini memang sasaran ekstrem sesuai dengan arahan Bupati Kukar. “Bupati menekankan verifikasi betul jangan sampai salah sasaran. Orang yang tidak berhak menerima , orang berhak malah tidak menerima itu yang kita tidak mau, ” ungkapnya.

Adapun jumlah personil yang diturunkan kali ini sebanyak 300 personil TNI untuk membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk pengerjaan di lapangan pihaknya mengaku tetap memberdayakan masyarakat dari tenaga ahli pertukangan.

“Jadi tetap bersama masyarakat, untuk manajemen dan pengawasan nantinya TNI yang berperan, ” pungkasnya. (atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 71 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Isi Kekosongan Jabatan, Bupati Kukar Lantik 127 Kepala Sekolah dan 93 Pejabat Fungsional

9 Juli 2026 - 18:42 WITA

pelantikan kepala sekolah Kukar

Lapas Perempuan Tenggarong Overkapasitas, Pembangunan Gedung Baru Masih Kurang Rp20 Miliar

3 Juli 2026 - 18:09 WITA

Lapas Perempuan Tenggarong overkapasitas

Pemkab Kukar Bantu Sarana IPDN, Bupati Aulia Berharap Lebih Banyak Praja Asal Daerah

3 Juli 2026 - 17:10 WITA

Pemkab Kukar bantuan IPDN

Bupati Aulia Minta Penerima Honor Tidak Wajar Kembalikan Dana

29 Juni 2026 - 17:00 WITA

temuan honor tidak wajar Kukar

DPRD Kukar Minta Temuan BPK soal Honor ASN Dituntaskan dalam 60 Hari

23 Juni 2026 - 15:33 WITA

dprd kukar

Ketua Komisi II DPR RI Siap Fasilitasi Persoalan Lahan Warga di Kawasan IKN

19 Juni 2026 - 20:57 WITA

lahan warga terdampak IKN
Trending di Pemerintahan