Menu

Mode Gelap

Advertorial · 6 Sep 2025 20:29 WITA

Keterbatasan Anggaran Pemkab Kukar Jadi Kendala Utama Realisasi Pokir DPRD


Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Kukar yang membuat banyak aspirasi masyarakat tertunda realisasi. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Kukar yang membuat banyak aspirasi masyarakat tertunda realisasi. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menilai keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak aspirasi masyarakat belum bisa direalisasikan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan pengurus DPD PKS Kukar pada Sabtu (6/9/2025).

Idham mengatakan, banyak aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun kunjungan lapangan telah diperjuangkan untuk masuk dalam agenda pembangunan. Namun, tidak semua dapat segera terlaksana akibat efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

“Beragam usulan masyarakat sudah kami dorong. Sebagian berhasil direalisasikan, tapi ada juga yang tertunda. Misalnya pembangunan jalan di kampung kami yang awalnya sudah masuk prioritas, namun akhirnya harus ditunda karena anggaran tidak mencukupi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, Idham menjelaskan bahwa DPRD berupaya mendorong agar berbagai aspirasi masyarakat bisa masuk melalui dua jalur, yakni pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan Rencana Kerja (Renja) dinas terkait. Menurutnya, peluang terealisasi akan lebih besar jika masuk ke dalam Renja.

“Pokir itu terbatas. Karena itu, kami dorong agar usulan bisa masuk Renja dinas. Ruang anggarannya lebih luas sehingga kemungkinan terealisasi juga lebih tinggi,” jelas anggota DPRD dari Fraksi PKS tersebut.

Idham mengungkapkan bahwa beberapa usulan di sektor pendidikan berhasil masuk Renja Disdikbud tahun ini. Namun demikian, sejumlah aspirasi lain masih harus menunggu karena pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah agar program yang sempat terhapus atau tertunda dapat masuk kembali dalam prioritas pembangunan. Aspirasi masyarakat wajib kita kawal,” tegasnya.

Idham menambahkan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengendurkan komitmen dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“PKS berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski prosesnya tidak mudah dan anggaran terbatas, perjuangan itu harus tetap berjalan,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kesultanan Kutai Gelar Sholat Istisqo dan Haul Jama’ Jelang Erau Adat 2026

16 September 2026 - 18:51 WITA

Kabut Asap Kembali Selimuti Tenggarong, Jarak Pandang Mulai Terbatas

16 September 2026 - 15:54 WITA

Erau 2026 Masuk KEN, Persiapan Sakral Hampir 90 Persen

15 September 2026 - 20:32 WITA

Empat Tahun di Teror Penguntit, Penyiar Radio di Samarinda Lapor Polisi

15 September 2026 - 11:35 WITA

58 Tenant Terisi, Puja Sera Taman Kota ArbizzSpace Siap Dibuka

14 September 2026 - 19:49 WITA

Hetifah Dorong Data Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

14 September 2026 - 16:09 WITA

Trending di Pos-pos Terbaru