Menu

Mode Gelap

Advertorial · 6 Sep 2025 20:29 WITA

Keterbatasan Anggaran Pemkab Kukar Jadi Kendala Utama Realisasi Pokir DPRD


Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Kukar yang membuat banyak aspirasi masyarakat tertunda realisasi. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti keterbatasan anggaran Pemkab Kukar yang membuat banyak aspirasi masyarakat tertunda realisasi. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menilai keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak aspirasi masyarakat belum bisa direalisasikan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan pengurus DPD PKS Kukar pada Sabtu (6/9/2025).

Idham mengatakan, banyak aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun kunjungan lapangan telah diperjuangkan untuk masuk dalam agenda pembangunan. Namun, tidak semua dapat segera terlaksana akibat efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

“Beragam usulan masyarakat sudah kami dorong. Sebagian berhasil direalisasikan, tapi ada juga yang tertunda. Misalnya pembangunan jalan di kampung kami yang awalnya sudah masuk prioritas, namun akhirnya harus ditunda karena anggaran tidak mencukupi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, Idham menjelaskan bahwa DPRD berupaya mendorong agar berbagai aspirasi masyarakat bisa masuk melalui dua jalur, yakni pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan Rencana Kerja (Renja) dinas terkait. Menurutnya, peluang terealisasi akan lebih besar jika masuk ke dalam Renja.

“Pokir itu terbatas. Karena itu, kami dorong agar usulan bisa masuk Renja dinas. Ruang anggarannya lebih luas sehingga kemungkinan terealisasi juga lebih tinggi,” jelas anggota DPRD dari Fraksi PKS tersebut.

Idham mengungkapkan bahwa beberapa usulan di sektor pendidikan berhasil masuk Renja Disdikbud tahun ini. Namun demikian, sejumlah aspirasi lain masih harus menunggu karena pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah agar program yang sempat terhapus atau tertunda dapat masuk kembali dalam prioritas pembangunan. Aspirasi masyarakat wajib kita kawal,” tegasnya.

Idham menambahkan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengendurkan komitmen dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“PKS berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski prosesnya tidak mudah dan anggaran terbatas, perjuangan itu harus tetap berjalan,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sabu Disembunyikan di Rumah Walet, Pria di Muara Kaman Ditangkap Polisi

18 April 2026 - 18:10 WITA

sabu muara kaman

P3K Mundur Lebih Dihargai, Bupati Kukar: Daripada Terima Tapi Tak Pernah Datang

18 April 2026 - 16:55 WITA

P3K Kukar

Kratom Jadi Sumber Duit Baru, Kukar Produksi Ratusan Ton, Kaltara Siap Ikut

17 April 2026 - 17:48 WITA

kratom kukar

60 Persen Wilayah Batuah Masuk Kawasan IKN, Warga Diminta Patuhi Penertiban Hutan

17 April 2026 - 16:02 WITA

desa batuah

Sempat Ditutup karena Limbah, SPPG di Kukar Kini Beroperasi Lagi, Sudah Aman?

17 April 2026 - 15:16 WITA

SPPG Kukar

Harus Tinggalkan Rumah hingga Sewa Tempat Baru, P3K Kukar Pilih Resign

16 April 2026 - 18:46 WITA

P3K Kukar
Trending di Pemerintahan