Menu

Mode Gelap
Ketua DPRD Kukar Ikut Ramaikan Lomba Begasing Alif Turiadi Pimpin Rapat Dengar Pendapat Terkait Pengadaan Sapi Bagi Kelompok Tani PD IAI Kaltim Peringati World Pharmacist Day 2022 Dua Mahasiswa S2 KPI UINSI, Jadi Penguji UKW di Palangkaraya Abdul Rasid Sebut Event Erau Berikan Dampak Positif Bagi Budaya Lokal

Pemerintahan · 13 Sep 2022 09:01 WIB

Ketua KI Kaltim Apresiasi Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejari


 Ketua KI Kaltim Apresiasi Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejari Perbesar

okeborneo.com, SAMARINDA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim melakukan sosialisasi terkait UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kaltim dan Kaltara, Senin (12/9/2022) melalui daring.

Sosialisasi juga berkaitan dengan akan dilaksanakannya e-monev atau monitoring dan evaluasi (Monev) secara elektronik oleh KI Kaltim terkait Kepatuhan Badan Publik di lingkup Kaltim akan pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tersebut.

Sosialisasi dihadiri Wakil Kejati Kaltim Amiek Mulandari sekaligus membuka acara, Kejari se-Kaltim dan Kaltara. Nara sumber sosialisasi, Muhammad Khaidir, komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Kaltim.

Dalam penyampaiannya, Wakil Kejati Kaltim Amiek Mulandari berharap melalui sosialisasi, selain Kejati dan Kejari se-Kaltim dan Kaltara melaksanakan UU 14 tahun 2008, juga nanmtinya bisa mendapatkan hasil maksimal dalam e-monev. “Kita berharapnya maksimal lah nilainya. Tapi intinya UU keterbukaan bisa menjadi ilmu baru buat kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Kaltim Ramaon D Saragih mengapresiasi kemauan dan niat baik kejaksaan. “Kami mengapresiasi bapak kejati. Ini bisa menjadi contoh bagi badan publik lainnya,” kata Ramaon.

Sementara Narasumber, Muhammad Khaidir menyampaikan, Kejati dan atau Kejari-Kejari adalah jelas Badan Publik yang harus tunduk kepada UU 14 tahun 2008. Itu artinya, apapun diperintahkan UU 14, maka harus pula dilaksanakan oleh Kejati dan Kejari-Kejari.

“Badan Publik berlaku sama di dalam UU 14 itu, artinya Kejati dan Kejari-Kejari adalah juga punya kewajiban untuk melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik itu. Karenanya dalam e-monev nanti, Kejati dan Kejari-Kejari termasuk yang dinilai,” ujar Khaidir.

Sementara itu Erni Wahyuni, komisioner KI Kaltim mengabarkan, secara serentak akan dilakukan sosialisasi e-monev keterbukaan informasi public pada tanggal 20 September mendatang. “Insya allah 20 september mendatang. Ada ratusan badan public yang sudah menyatakan ketersediaannya ikut sosialisasi, baik offline maupun daring,” jelasnya. (*/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ipprisia Gandeng PPJI dan Iwapi, Berdayakan UMKM Kaltim

23 September 2022 - 11:31 WIB

Feby Noor Ikhsan dan Fransisca Debby Octabayumi Dinobatkan Sebagai Teruna Dara Kukar 2022

20 September 2022 - 13:32 WIB

Pemkab Kukar Gelar Rakor Verifikasi dan Validasi DTKS 2022

5 September 2022 - 17:44 WIB

300 Pelajar di Kukar Dibekali Pendidikan Wawasan Kebangsaan

30 Agustus 2022 - 15:05 WIB

Gelar Jalan Santai, Farida Senang Bisa Silahturahmi Bersama Masyarakat Samboja

27 Agustus 2022 - 18:27 WIB

Akses Jalan Penghubung Tiga Kecamatan di Dusun Pendamaran Telah Rampung Diperbaiki

26 Agustus 2022 - 19:19 WIB

Trending di Pemerintahan