okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia kembali terasa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Senin, 1 September 2025, ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat mendatangi Kantor DPRD Kukar di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Massa datang berbondong-bondong dari berbagai arah, terdiri atas mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), organisasi mahasiswa Cipayung, dan sejumlah kelompok masyarakat. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menyuarakan keresahan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Poin-poin ini hasil kajian panjang. Kami melihat tidak ada keberpihakan kepada rakyat dalam kebijakan elit,” kata Wawan Ahmad, Koordinator Lapangan aksi, di tengah kerumunan. Ia menegaskan, jika tuntutan tak dipenuhi, aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan digelar.
Aliansi Kukar Menggugat membawa 12 tuntutan strategis. Poin pertama, mereka menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Kedua, mendesak penghapusan tunjangan bagi anggota DPRD kabupaten, provinsi, maupun DPR RI.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan percepatan pengesahan regulasi penting, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat. Isu pendidikan juga mendapat perhatian serius, dengan desakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
Massa juga menolak undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, serta menuntut diakhirinya tindakan represif aparat terhadap gerakan masyarakat sipil. Mereka menyoroti maraknya praktik oligarki politik yang disebut menciptakan demokrasi palsu, serta meminta penegakan supremasi hukum yang adil dan berpihak pada rakyat.
Di sektor lingkungan, demonstran mendesak penghentian kejahatan ekologis, penyelesaian konflik agraria, dan praktik buruk pertambangan yang merugikan masyarakat sekitar. Sementara tuntutan terakhir menyasar institusi kepolisian: reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan mengedepankan kepentingan publik.
Aksi yang berlangsung lebih dari dua jam itu dikawal ratusan personel TNI-Polri. Meski massa memenuhi halaman DPRD Kukar, tidak ada bentrokan maupun tindakan anarkis. Suasana tetap kondusif hingga akhir.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui pengunjuk rasa. Ia menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menyampaikan 12 tuntutan itu ke pemerintah pusat. “Kami pastikan seluruh poin akan diteruskan,” ujar Yani.
Setelah menyampaikan aspirasi di Tenggarong, massa bergeser ke Samarinda. Mereka bergabung dengan kelompok mahasiswa dan masyarakat lain yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Karang Paci. Isu yang diangkat sama: penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, serta desakan perbaikan tata kelola negara yang lebih adil.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
