okeborneo.com, LOA KULU – Meski dalam kondisi Pandemi Covid 19, rencana pembangunan harus tetap berjalan. Atas alasan itu pula, Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Desa Loh Sumber ini digelar untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Loh Sumber untuk 2022.
Dalam kegiatan ini, tercatat ada 5 wakil rakyat yang hadir. Dari DPRD Kaltim yaitu anggota Komisi II DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi serta Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid. Sementara dari DPRD Kutai Kartanegara, hadir Junadi, Johansyah, dan Hairendra.
Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno dalam kegiatan itu mengatakan, ibu kota negara akan pindah ke Kaltim, di wilayah Kutai Kartanegara. Harapannya, Desa Loh Sumber bisa mengambil manfaat dari kepindahan ibu kota negara tersebut. Karena itu, tak berlebihan jika pembangunan di daerah ini harus ditingkatkan.
Salah satunya, yang sedang dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Sumber Purnama Desa Loh Sumber.
“Mudah-mudahan, BUMD yang dibentuk nanti bisa mendukung pembangunan di Desa Loh Sumber,” ujarnya.
Berbagai usaha yang dilakukan, diantaranya menyasar sektor pertanian dalam arti luas. Sehingga bisa memaksimalkan potensi perikanan dan pertanian yang ada di desa ini.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan warga Loh Sumber dalam meningkatkan sektor pertanian dan badan usaha milik desa. “Sesuai dengan bidang kerja kami di Komisi II DPRD Kaltim,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini.
Ia menyampaikan, jika ada kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok ternak yang ingin mendapatkan dukungan, bisa diusulkan. “Termasuk hal sangat penting lainnya dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, insya Allah akan dibantu,” ujarnya.
Politisi muda yang juga Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim ini juga menjelaskan, dalam penganggaran pembangunan, saat ini sudah ada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Harapannya, semua usulan pembangunan, kata Reza, bisa memenuhi ketentuan dan bisa masuk dalam SIPD tersebut.
“Ada dua sumber bantuan untuk masyarakat, yaitu melalui belanja langsung serta melalui bantuan keuangan APBD Kaltim,” beber Reza.
Dalam Musrenbang tersebut, sempat muncul usulan salah satunya adalah pemagaran salah satu sekolah dasar di Loh Sumber. Menanggapi hal ini, Johansyah, anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Partai Golkar menyebutkan, untuk pembangunan pagar bisa usulkan ke pemerintah. “Kalau diusulkan masuk ke dana desa, tidak diperbolehkan. Usulkan saja ke pemerintah, nanti kami akan back-up di DPRD Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Usulan lain yang mengemuka adalah persoalan beasiswa. Terutama beasiswa untuk siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Usulan yang disampaikan salah satu warga ini berharap, akan lebih banyak lulusan sarjana di desa ini, sehingga bisa melanjutkan pembangunan desa di masa akan datang.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 4, DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid menyebutkan, ada beasiswa Kaltim Tuntas yang sudah diprogramkan Pemprov Kaltim. “Beasiswa bahkan diberikan dari semester awal sampai akhir. Namun ada syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya. Selain itu, ada juga beasiswa stimulan yang bisa diberikan setiap tahun.
Ely meminta agar warga bisa membuka laman kaltimtuntas.id sehingga bisa mengajukan usulan beasiswa yang bisa mengakomodasi ribuan siswa dan mahasiswa. “Ada beasiswa untuk kategori miskin, kategori disabilitas serta jalur prestasi,” urainya.
Selain sektor pertanian dalam arti luas dan pendidikan, banyak juga usulan pembangunan infrastruktur yang muncul dalam Musrenbang ini. Semua dibahas secara detil satu demi satu, untuk kemudian ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa ini. (ob1/ef)