okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat kembali peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat desa. Upaya ini diawali dengan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (13/11/2025).
Pada tahap pertama, pelatihan diikuti 130 peserta dari lima kecamatan, yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, dan Loa Janan. Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga menyentuh seluruh 237 koperasi desa dan kelurahan yang telah dibentuk di Kukar.
Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyebut pelatihan tersebut menjadi modal dasar bagi koperasi untuk kembali aktif dan produktif. Menurutnya, banyak koperasi masih kesulitan menentukan arah usaha sehingga belum mampu beroperasi optimal.
“Masih banyak yang bingung mau bergerak di bidang apa, padahal peluangnya besar, mulai dari sembako, perikanan, perkebunan, sampai kesehatan. Yang penting koperasi jangan stagnan, harus berputar dan memberi manfaat bagi anggotanya,” jelas Ahyani.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi daerah masing-masing agar tidak sekadar menjadi struktur administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
Pelatihan 3 Hari, Bekal Koperasi Mengembangkan Usaha
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, mengatakan pelatihan akan berlangsung selama tiga hari. Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip dasar koperasi, kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen keuangan, hingga penyusunan proposal usaha.
Thaufiq menilai, koperasi hanya bisa berkembang jika kelembagaan dan unit usahanya berjalan seimbang.
“Kalau kelembagaannya rapi tapi usahanya tidak jalan, itu tidak akan memberi dampak. Tapi kalau usahanya berjalan tanpa kelembagaan yang kuat, nanti repot dalam pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dari 237 Koperasi, Baru 7 yang Sudah Aktif Beroperasi
Hingga kini, dari total 237 koperasi yang dibentuk, hanya sekitar tujuh koperasi yang sudah betul-betul menjalankan usaha. Sisanya masih dalam tahap persiapan karena kerja sama dengan mitra strategis seperti Bulog, Bank Indonesia, dan Pertamina belum sepenuhnya terealisasi.
Beberapa koperasi di wilayah kelurahan sudah mulai mengembangkan layanan usaha seperti laundry, apotek, maupun klinik. Sementara itu, koperasi desa umumnya masih menyesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal masing-masing.
“Kebutuhan seperti LPG, beras, hingga buku masih menunggu kesiapan mitra. Tantangan di setiap wilayah juga berbeda, jadi pendekatan pembinaannya tidak bisa disamaratakan,” kata Thaufiq.
Ia memastikan pemerintah terus memberikan pendampingan agar koperasi desa dapat tumbuh, mandiri, dan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan ini, Pemkab Kukar berharap koperasi tidak lagi hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi berubah menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing. (adv/prokomkukar/atr)
