okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Produksi tambang di Kutai Kartanegara terancam menurun. Dampaknya bukan hanya pada angka produksi, tetapi juga membuka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
Isu ini mencuat seiring belum jelasnya kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Hingga kini, arah kebijakan tersebut masih dinantikan oleh berbagai pihak di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, mengatakan potensi PHK tidak bisa dilepaskan dari rencana pembatasan produksi tersebut.
“Untuk saat ini kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Karena persoalan PHK ini tidak lepas dari pembatasan RKAB yang diberlakukan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, pembatasan RKAB biasanya berkaitan dengan kondisi global, terutama fluktuasi harga energi seperti batu bara dan minyak. Situasi ini kerap menjadi dasar dalam menentukan arah produksi nasional.
Namun, di tingkat daerah, dampaknya bisa langsung terasa pada tenaga kerja. Menurut Hendra, pekerja menjadi pihak yang paling rentan jika perusahaan mulai menyesuaikan produksi.
“Karyawan yang pertama terdampak ketika perusahaan melakukan efisiensi,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti belum sinkronnya sinyal kebijakan di tingkat pusat. Pernyataan terkait penurunan RKAB masih menjadi perhatian, sementara di waktu yang sama terdapat indikasi peluang peningkatan produksi seiring membaiknya harga energi global.
Kondisi tersebut membuat arah kebijakan dinilai masih dinamis dan belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi daerah.
DPRD Kukar menyatakan akan terus memantau perkembangan ini, sekaligus mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila dampak negatif mulai terjadi.
“Kesiapan pemerintah daerah sangat penting untuk melindungi tenaga kerja jika dampak negatif benar-benar terjadi,” tutupnya.
Saat ini, kepastian kebijakan RKAB masih ditunggu, sementara potensi dampaknya terhadap tenaga kerja di sektor tambang mulai menjadi perhatian di tingkat daerah. (atr/bby)
