okeborneo.com, BALIKPAPAN – Setelah undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan DPR RI pada 18 Januari 2022, Presiden Jokowi memiliki waktu dua bulan untuk menentukan nama calon Kepala Badan Otorita yang akan mempimpin IKN Nusantara tersebut. Nantinya nama yang diusulkan Presiden akan dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Sejumlah nama yang diprediksi akan memimpin proses pemindahan ibu kota negara itu memang sudah lama mencuat. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok); Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016-2019 Bambang Brodjonegoro dan; Tumiyana mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Nama-nama di atas bahkan sudah digaungkan sejak 2020 lalu.
Seiring semakin akan dimulainya pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartengara (Kukar), nama-nama lain dari daerah pun dilontarkan untuk bisa meramaikan bursa calon kepala badan otorita IKN tersebut.
Di antara nama “putra daerah” yang paling menonjol adalah Wali Kota Balikpapan 2011-2016/2016-2021 Rizal Effendi. Sejumlah gerakan mulai dibangun untuk membentuk narasi Rizal sebagai calon Kepala Badan Otirita IKN Nusantara. Adalah momen kegiatan “Wartawan Legend Bedapat” yang digelar di Hotel Swiss-bell Borneo Samarinda, 8 Januari lalu menjadi awal pembicaraan tersebut.
Di ajang reuni bagi kalangan pewarta di Kaltim tersebut, Rizal hadir sebagai bintang tamu. Meski di acara itu juga hadir Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie.
Pasca kegiatan itu, kegiatan yang dirangkai dengan acara Outlook Pers Kaltim 2022 tersebut, sejumlah jurnalis senior di Kaltim yang tergabung dalam organisasi wartawan di Kaltim mengusulkan meminta kesediaan Rizal Effendi untuk mau diusulkan sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
“Dari diskusi santai itu, kami sepakat memperjuangkan usulan ini dengan jalur resmi. Intinya kami akan menyurati sejumlah stakeholder di Jakarta agar usulan ini bisa dipertimbangkan,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Endro S Efendi.
Kata Endro, pengusulan nama itu bukan karena Rizal Effendi adalah seniornya sebagai mantan jurnalis. Saat memimpin Kota Balikpapan selama 10 tahun, Rizal, kata Endro, memiliki reputasi dan prestasi yang sangat membanggakan. Pengalamannya sebagai jurnalis selama puluhan tahun menjadi bekal Rizal saat memimpin kota dengan julukan pintu gerbang Kalimantan tersebut.
“Pengusulan nama Pak Rizal bukan karena unsur kedekatan. Perkembangan dan kemajuan di Kota Balikpapan adalah bukti sentuhan Rizal Effendi saat memimpin daerah,” kata Endro. Pengalaman itulah diharapkan juga menjadi modal Rizal kelak, jika benar-benar dipercaya memimpin IKN Nusantara.
Sementara itu, organisasi pers lainnya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim juga mendukung Langkah tersebut. Ketua SMSI Kaltim Abdurrahman Amin menyebut pengusulan nama Rizal bukan karena dia sebagai jurnalis senior.
Kata Rahman, Rizal Effendi dianggap sosok yang cocok menjembatani kepentingan pemerintah pusat dengan masyarakat di wilayah IKN. “Harus didukung. Pertimbangannya Pak Rizal adalah mantan birokrat, putra daerah dan orang Balikpapan yang beririsan langsung dengan wilayah IKN,” kata Rahman -sapaan akrabnya. Sehingga secara adminstrasi dan karakter tersebut, seharusnya membuat Rizal Effendi bisa diterima masuk dalam stuktur badan otorita. Lagi pula masuknya Rizal Effendi dianggap bisa membuat keberadaan badan otorita diterima oleh masyarakat. “Pertimbangan lain karena dia punya pengalaman dan kemampuan waktu dua periode memimpin Balikpapan. Itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar IKN,” imbuh Rahman.
Bahkan dengan tegas SMSI tidak hanya mendukung. Tapi juga mendorong agar hal itu bisa terwujud. Bukan karena sosok Rizal yang juga mantan jurnalis. Tapi dari pengalaman dan ketokohannya, Rizal Effendi dinilai lebih tepat masuk. “Karena kebetulan beliau juga jurnalis, ya sekalian kami dukung,” katanya.
Rizal Effendi yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) Kaltim Post sebelum terjun ke politik memberikan pandangannya terkait IKN Nusantara di PPU dan Kukar. Menurutnya, momen ini harus dimanfaatkan bagi Kaltim untuk memperjuangkan keadilan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sebagai daerah penghasil devisa perdagangan terbesar bagi negara, kata Rizal, sudah seharusnya Kaltim mendapatkan persentase anggaran dari negara yang lebih proporsional.
“Dibandingkan daerah-daerah penghasil migas dan mineral, anggaran yang kembali ke Kaltim relatif lebih rendah. Momentum perpindahan IKN ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan angka tersebut untuk membangun daerah,” katanya.
Hal lain yang juga dia dorong adalah peranan Universitas Mulawarman (Unmul) dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di IKN. Kata Rizal, dengan konsep Forest City yang diusung di IKN nanti harus melibatkan Unmul yang memiliki Fakultas Kehutanan (Fahutan).
“Unmul punya Fahutan yang memiliki reputasi di tingkat nasional dan regional. Fahutan Unmul harus berperan. Ini momen bagi Unmul dan lembaga pendidikan di Kaltim untuk dilibatkan,” kata Rizal. Apalagi, lanjutnya, di Kaltim juga berdiri ITK yang memiliki bisa diandalkan mencetak sumber daya manusia (SDM) untuk terlibat di IKN nanti. “Unmul, ITK dan beberapa perguruan tinggi di Kaltim harus berbenah agar mampu menghasilkan SDM sesuai kebutuhan IKN nanti,” paparnya.
Dari beberapa rencana dan usulan tersebut, Rizal yang juga sempat menjabat sebagai wakil wali kota Balikpapan satu periode itu mengkhawatirkan masalah ketersediaan air minum di IKN nanti. Memang, kata dia, saat ini telah dibangun Bendungan Semoi di Sepaku. Namun hal tersebut, diakuinya, belum mampu menjamin ketersediaan air bersih bagi warga IKN. Dia mengambil contoh saat memimpin Balikpapan selama 15 tahun terakhir. Kota yang beririsan dengan Teluk Balikpapan ini kerap mengalami krisis air bersih. Kemampuan produksi air bersih dari PDAM Balikpapan, saat ini, hanya 1.000 liter/detik. Padahal tingkat kebutuhan air bersih untuk warga Balikpapan 1.500 liter/detik. “Ini gambaran di Balikpapan yang jumlahnya penduduknya mencapai 600 ribu jiwa. Tentu di IKN nanti akan lebih dipersiapkan lagi,” katanya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim Irwan Pecho mendukung Langkah Rizal untuk diusulkan sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN. Ketua DPD Demokrat Kaltim itu mengatakan, memang sudah seharusnya tokoh Kaltim didorong berkiprah di level nasional. “Pak Rizal cocok diusulkan. Dia punya kapasitas dan pengalaman. Apalagi dia putra daerah, tentu paling memahami masalah di Kaltim,” ujarnya.
Rencananya, Senin (31/1), sejumlah organisasi pers di Kaltim akan menemui sejumlah pejabat di Jakarta untuk menyampaikan dukungan tersebut secara langsung. “Kami menyerahkan surat bukti dukungan berikut profil singkat Pak Rizal beserta prestasi yang ditorehkan selama memimpin Balikpapan. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan,” ungkap Endro mengakhiri. (*/ob1/ef)
