okeborneo.com, SAMARINDA — Ibu Kota Negara Nusantara mulai digenjot pembangunannya dan difokuskan terhadap proyek prioritas Istana Presiden.
Rumah Milenial Indonesia (RMI) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Aliansi Pemuda Kaltim mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta mengawal pembangunan IKN Nusantara.
Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo (KOPPAD BORNEO), Dr. Abriantinus dalam deklarasinya menyatakan pembangunan IKN perlu adanya pengawalan karena penetapan lokasi ‘Nusantara’ merupakan hadiah bagi masyarakat Kaltim dan secara umum masyarakat Kalimantan serta Indonesia wilayah tengah dan timur.
“Jangan sampai pembangunan IKN tidak berlanjut setelah terjadi pergantian Presiden RI di tahun 2024 mendatang,” sebutnya.
Melalui deklarasi ini lanjut Abriantinus, pihaknya akan mengawal pembangunan IKN sehingga para generasi muda di kemudian hari dapat menjadi saksi atas pemindahan Ibu Kota.
“Mendukung keberlanjutan kepemimpinan Jokowi adalah salah satu upaya kami untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara dapat berjalan,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur RMI Kaltim, Daniel Sihotang mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dan apresiasi atas kepemimpinan Jokowi yang selaras dengan cita-cita masyarakat Kaltim.
“Kita mendeklarasikan dan mengikrarkan bagaimana komitmen dan apresiasi kita terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi yang telah mewujudkan cita-cita kita masyarakat Kaltim untuk hadirnya IKN ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut dibeberkannya, poin deklarasi yang menjadi fokus utama adalah meminta adanya keberlanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar pembangunan tidak terhenti dan mendorong MPR RI melakukan amandemen UUD 1945 soal batas masa jabatan presiden.
Selain itu, pendiri Rumah Milenial Indonesia yang ikut serta hadir Sahat Martin Philip menyebutkan bahwa cita-cita pemindahan Ibukota negara bukan hanya diwacanakan pada rezim Jokowi saja melainkan sudah dipertimbangkan sejak puluhan tahun lalu.
“Bahkan sejak masa kepemimpinan Presiden pertama, Soekarno,” singkatnya.
“Ternyata di era Pak Jokowi kemudian wacana itu bisa dilaksanakan. Artinya, walaupun mungkin itu bukan kebijakan yang populis, tapi dengan tegas tetap merealisasikan pemindahan ibukota,” jelasnya.
Deklarasi ini kemudian ditutup dengan yel yel, ‘Jokowi Harapan Rakyat’,’Bergerak Lanjutkan Kepemimpinan’, seru seluruh peserta yang hadir.
Beberapa poin deklarasi yang dibacakan oleh juru bicara RMI Kaltim, Febrian Fajaryadi antara lain :
Mengapresiasi setinggi-tingginy kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah menjadi sosok pemimpin merakyat dan memperhatikan setiap pelosok daerah, termasuk Kalimantan Timur.
Mendukung pemindahan Ibukota Negara sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan visi-misi Presiden mewujudkan Indonesia Sentris.
Meminta adanya keberlanjutan dan kebersinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2024 agar agenda pembangunan IKN Nusantara tidak terhenti.
Mendorong MPR RI untuk melakukan Amandemen UUD 1945 tentang batas masa jabatan Presiden serta,
Menyatakan bahwa era saat ini berbeda dengan masa Orde Baru dimana saat ini masyarakat sudah cerdas dan ingin adanya percepatan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. (bdp/ob1/ef)
