Menu

Mode Gelap
Ketua DPRD Kukar Ikut Ramaikan Lomba Begasing Alif Turiadi Pimpin Rapat Dengar Pendapat Terkait Pengadaan Sapi Bagi Kelompok Tani PD IAI Kaltim Peringati World Pharmacist Day 2022 Dua Mahasiswa S2 KPI UINSI, Jadi Penguji UKW di Palangkaraya Abdul Rasid Sebut Event Erau Berikan Dampak Positif Bagi Budaya Lokal

Legislatif · 16 Des 2021 18:18 WIB

Sambut KPK, Ini Kata Abah Nanang


 Sambut KPK, Ini Kata Abah Nanang Perbesar

okeborneo.com, JAKARTA – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapat kunjungan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III lantai 8 ruang rapat DPD RI.
Anggota Komite I DPD RI dari daerah pemilihan Kaltim H Nanang Sulaiman yang akrab disapa Abah Nanang, ikut serta dalam rapat tertutup dengan KPK tersebut.

Kedatangan Firli, Selasa (14/12/2021), tadi didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango. Ada juga Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Selain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti, dalam pertemuan itu juga diikuti Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

“Sebagai anggota DPD RI, saya pribadi sangat mendukung kerja sama yang dijalin KPK dan DPD,” sebut Abah Nanang. Ia berharap, sinergi dan kerja sama yang dijalin bisa terus berjalan dengan baik. Menurut Abah Nanang, dalam rapat itu terungkap, akan ada gebrakan KPK RI untuk republik ini.

“Apa yang disampaikan KPK, tentu kami akan dukung penuh,” ujar senator Senayan ini.


Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut di antaranya program-program pemberantasan korupsi di daerah menggunakan pendekatan Trisula yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

KPK RI juga mendorong semua pihak termasuk DPD RI dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pengendalian Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di daerah.

Hal lain adalah pentingnya Pendidikan Budaya Antikorupsi di daerah sejak usia dini hingga Perguruan Tinggi dan para Penyelenggara Negara.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan KPK bisa terwujud dengan baik,” katanya. Ia pun berharap, pejabat di Kaltim juga bisa mematuhi apa yang disampaikan komisi antirasuah tersebut. Di antaranya termasuk soal gratifikasi dan laporan kekayaan. (*/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Penulis