okeborneo.com, SAMARINDA – Pemerintah melakukan perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus. Berlaku di 21 provinsi dengan 25 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali. Termasuk sejumlah daerah di Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan PPKM ini sebagai upaya pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19.
Namun ditengah keterbatasan ekonomi masyarakat, Samsun menilai, membatasi pergerakannya masyarakat ini juga sulit.
“Ketika kebutuhan sulit dipenuhi, maka dia (masyarakat) tetap akan keluar,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis 05 Agustus 2021.
Upaya pemerintah ini mestinya didorong dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dengan meningkatkan protokol kesehatan yang ketat. Karena menurut politisi PDI Perjuangan ini jika PPKM ini kembali dibuka, hilir-mudik masyarakat akan kembali tinggi.
Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan seiring juga dengan sebaran Covid-19 juga meningkat, jelas ini seolah menjadi mata rantai yang tak ada habisnya.
Samsun menjelaskan, ditengah upaya menekan laju penyebaran virus ini, mestinya yang harus ditingkatkan adalah memperbanyak vaksin untuk masyarakat.
Hal ini akan mendorong herd immunity, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular, tertentunya akan memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.
“Kekebalan ini kan terbentuk hanya dengan dua, secara alamiah yaitu dia pernah tertular, dan yang kedua adalah dengan cara vaksin, vaksin ini mestinya terus digenjot,” jelas Samsun.
Lobi Pusat, Minta Tambah Dosis Vaksin
Di tengah gencarnya imbauan pemerintah agar warga mau ikut vaksinasi Covid-19, ternyata tidak sebanding dengan ketersediaan vaksin di lapangan.
Untuk di Kaltim, hingga Selasa (3/8/2021), realisasi vaksin dosis pertama baru 17 persen atau 514.282 orang. Sedang dosis kedua baru 11 persen atau 316.190 orang.
Padahal Pemprov Kaltim menargetkan jumlah penerima vaksin di Benua Etam ini mencapai 2.874.401 orang, atau 70 % se-Kaltim.
“Di Kaltim yang divaksin masih rendah. Jadi harus ada terobosan–terobosan antar lembaga,” beber Samsun.
Masalah lain lagi muncul, saat vaksin telah ditetapkan sebagai syarat perjalanan. Tak sedikit ini menjadi keluhan masyarakat, karena minimnya stok vaksin.
Samsun mengaku, jika pihaknya (DPRD Kaltim) telah bersurat ke pemerintah pusat untuk menambah stok vaksin di Kaltim.
“Kami di DPRD sudah mengirim surat ke pusat untuk penambahan vaksin, yang terjangkit sudah banyak. Kami memandang perlu agar gugus Covid–19 di pusat untuk mengirim lebih banyak dosis vaksin,” pungkasnya. (*/ob1/ef)
