okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA– Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar guna membahas rencana kerja tahun anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025 di ruang Komisi III ini menjadi forum strategis untuk mengkritisi dan menyelaraskan arah program Dishub dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, rapat dihadiri oleh Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, S.Pd., M.M., bersama jajaran struktural. Dalam kesempatan itu, Dishub memaparkan rencana program yang akan menjadi fokus pembangunan sektor transportasi pada tahun mendatang.
Tiga fokus utama dalam Renja 2026 Dishub Kukar adalah:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas, dan Program Pengelolaan Pelayaran.
Kepala Dishub, Ahmad Junaidi, menekankan bahwa program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan transportasi masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur penunjang dan efisiensi sistem lalu lintas serta konektivitas antarkawasan.
“Perencanaan kami berangkat dari hasil evaluasi lapangan dan aspirasi masyarakat. Fokus kami adalah perbaikan layanan publik di sektor transportasi darat dan air,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III, Herry Asdar, dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya harmonisasi program Dishub dengan prioritas pengawasan legislatif. Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi konkret agar penganggaran program benar-benar berdampak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Sinkronisasi ini bukan hanya teknis, tapi menyangkut komitmen bersama dalam membangun sistem transportasi yang aman dan terjangkau bagi warga Kukar,” ucap Herry.
Ketua Komisi III, Farida, turut menggarisbawahi pentingnya menjaga kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, pelaksanaan program harus dilandasi dengan transparansi dan keterbukaan agar bisa berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan ini tidak sekadar formalitas, tetapi betul-betul menjawab persoalan di lapangan. Komisi III siap mengawal program ini sampai tahap implementasi,” tegas Farida.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk terus melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap usulan program, khususnya yang menyangkut kebutuhan transportasi wilayah pelosok dan kepulauan yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Komisi III menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Dishub demi pelayanan transportasi publik yang lebih baik dan merata.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
