okenorneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah besar dalam memperkuat pelayanan publik tingkat paling bawah dengan menaikkan alokasi bantuan untuk Rukun Tetangga (RT).
Jika sebelumnya RT menerima Rp50 juta per tahun, mulai 2025 jumlah tersebut melonjak menjadi Rp150 juta per RT. Kebijakan ini menjadi bagian dari Program Dedikasi ke-12 dalam roadmap Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, yang difokuskan pada percepatan pemerataan pembangunan.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa RT memiliki peran kunci sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Menurutnya, peningkatan dukungan anggaran menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi RT dalam membangun kedekatan pelayanan dengan warga.
“RT harus menjadi penguat dan pemersatu data pembangunan dari level terbawah,” tegasnya.
Tambahan anggaran yang diberikan akan dibagi dalam tiga prioritas utama. Pertama, pembiayaan operasional pengurus RT agar struktur kepengurusan berjalan efektif. Kedua, peningkatan kegiatan sosial di lingkungan seperti gotong royong dan penyediaan material perbaikan fasilitas umum. Ketiga, penguatan karakter masyarakat, termasuk dukungan bagi guru ngaji hingga program pencegahan stunting di lingkungan keluarga.
Dengan adanya peningkatan anggaran ini, Pemkab Kukar berharap pelayanan administrasi warga dapat berlangsung lebih cepat dan lebih akurat. Pemkab menilai bahwa RT selama ini menjadi titik awal seluruh layanan kependudukan dan ketertiban lingkungan, sehingga peningkatan fasilitas kerja menjadi kebutuhan mutlak. Anggaran yang lebih besar juga diharapkan dapat memotivasi pengurus RT dalam memberikan pelayanan terbaik.
Program ini juga dirancang untuk memperbaiki kualitas pendataan di tingkat akar rumput. Melalui inisiatif RT Ku-Terbaik, pemerintah mendorong setiap RT menghasilkan data faktual yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, penyaluran bantuan, serta evaluasi pembangunan.
“Data yang valid dianggap penting agar pembangunan dapat berlangsung tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk memperkuat ekosistem pendukung di lapangan, Pemkab Kukar juga menyiapkan sejumlah program tambahan. Di antaranya bantuan Keluarga Berdaya sebesar Rp1 juta per kepala keluarga, insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan dukungan operasional bagi aparat keamanan wilayah seperti Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Paket dukungan ini disusun agar RT tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Melalui kebijakan komprehensif ini, Pemkab Kukar optimistis masalah-masalah mendasar seperti perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kebersihan, penyediaan ruang publik, hingga pelayanan sosial masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terukur.
“Pemerintah berharap skema baru ini tidak hanya memperbaiki kualitas pelayanan RT, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” tutupnya. (adv/prokomkukar/atr)
