okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik sebanyak 124 pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Kukar, Jumat (6/1/2026).
Aulia menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari proses peremajaan organisasi yang lumrah dilakukan dalam pemerintahan daerah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru sekaligus meningkatkan energi dan kinerja aparatur.
“Dengan semangat baru ini, kita berharap implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 dapat berjalan optimal. Rotasi jabatan penting agar tidak muncul zona nyaman yang berdampak pada menurunnya semangat dan kinerja,” ujarnya.
Aulia juga menyampaikan masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi pejabat definitif. Untuk itu, pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan membentuk panitia seleksi guna mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut.
“Meskipun manajemen talenta sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya utuh. Karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilaksanakan dan ditargetkan selesai tidak lebih dari satu bulan,” jelasnya.
Dalam arahannya, Aulia menekankan pentingnya kinerja pemerintahan yang berlandaskan data. Menurutnya, intervensi kebijakan, khususnya dalam penanganan kemiskinan, harus didukung data yang akurat.
“Untuk mengintervensi masyarakat miskin, kita membutuhkan data desil 1, 2, dan 3. Tanpa data yang tepat, intervensi akan sulit sasaran. Kesalahan data akan berujung pada kesalahan kebijakan,” tegasnya.
Ia mengakui, penguatan basis data masih menjadi tantangan, padahal kinerja pemerintah juga diukur melalui indikator statistik seperti angka kemiskinan, stunting, dan rumah layak huni.
Terkait mitigasi bencana, Aulia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah dua kali melaksanakan rapat koordinasi kebencanaan. Pemetaan potensi bencana dilakukan secara menyeluruh dengan membentuk grup koordinasi antara para camat dan Sekretaris Daerah selaku Ketua BPBD.
“Para camat melaporkan kondisi wilayahnya setiap hari. Pemerintah tidak menunggu kondisi parah untuk bertindak. Ketika debit air di hulu meningkat, laporan sudah masuk dan langkah mitigasi segera dilakukan,” katanya.
Berkat langkah mitigasi tersebut, Aulia menyebutkan tidak ada wilayah terdampak bencana yang mengalami masalah serius sepanjang tahun ini. Beberapa kejadian di Tabang, Kembang Janggut, dan Dondang dapat ditangani dengan baik.
Menjelang Ramadan, pemerintah daerah juga fokus pada pengendalian inflasi. Aulia menyebut tim pengendalian inflasi daerah Kukar saat ini menjadi salah satu yang terbaik di Pulau Kalimantan.
“Pemantauan harga terus dilakukan dan kami bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengantisipasi kendala distribusi bahan pokok,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan kenaikan harga tidak hanya dilihat dari sisi daerah, tetapi juga dari produsen. Oleh karena itu, melalui konsep Koperasi Merah Putih dengan pendekatan new economic progressive, pemerintah mendorong agar kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri.
Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa, Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Teknis pelaksanaan akan disesuaikan oleh Dinas Pendidikan sesuai arahan pusat.
Menanggapi isu penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta meningkatnya kasus kekerasan seksual, Aulia memastikan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan tetap berjalan. Penanganan kasus dilakukan secara kolaboratif antarperangkat daerah dan didukung rumah sakit daerah.
“Setiap persoalan bukan menjadi tanggung jawab satu OPD saja, tetapi tanggung jawab bersama. Selama ini penanganan kasus per kasus dapat ditangani dengan baik,” katanya.
Sementara itu, terkait rencana pembangunan kampus di Kukar, Aulia menyebutkan belum ada keputusan pasti, dengan opsi lokasi di Marangkayu atau Maloy. Pemerintah daerah mendorong agar kampus unggulan dapat dibangun di Kukar mengingat potensi sumber daya yang dimiliki.
Adapun terkait program gentengisasi sekolah sesuai arahan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi daerah agar tidak menghambat pembangunan sekolah. Ke depan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyediakan genteng melalui produksi lokal.
Terakhir, Aulia menanggapi usulan Program RTKU Terbaik dari Kelurahan Maluhu yang mencakup pengelolaan sampah, bedah rumah, dan posyandu. Program tersebut diperbolehkan dan saat ini masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis serta harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Setelah Peraturan Bupati terbit dan juknis disahkan, program akan segera disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (atr)
