okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Satu tahun perjalanan sebagai wakil rakyat di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dimaknai berbeda oleh Rahmat Dermawan. Anggota DPRD Kukar periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II itu memilih merangkum kiprahnya dalam sebuah film bertajuk “Penyambung Lidah Rakyat”.
Bagi Rahmat, film tersebut bukan sekadar dokumentasi aktivitas politik, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
Setahun duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat tak ingin waktunya berlalu begitu saja. Bagi politisi muda dari daerah pemilihan Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga itu, perjalanan politik adalah cerita yang perlu dibagikan bukan untuk dipuji, melainkan untuk dipahami.
Dari situlah lahir film berjudul “Penyambung Lidah Rakyat”.
Ide itu bukan datang dari ruang formal atau tim produksi profesional. Justru berawal dari kebiasaan sederhana: relawan dan timnya yang rajin mendokumentasikan aktivitasnya selama setahun terakhir. Potret advokasi masyarakat, pengawalan program pemerintah, hingga momen-momen ketika ia mendampingi warga agar bisa mengakses bantuan dan program pembangunan.
“Awalnya hanya kumpulan dokumentasi. Tapi kemudian kami merasa, ini bukan sekadar arsip. Ini perjalanan yang bisa diceritakan,” ujarnya.
Tagline Penyambung Lidah Rakyat sendiri bukan hal baru bagi Rahmat. Kalimat itu telah ia gunakan sejak masa kampanye sebagai janji moral untuk menjadi jembatan aspirasi warga. Seiring waktu, masyarakat justru lebih sering menyebutnya kembali. Dari situlah gagasan menjadikannya sebagai judul film menguat, sebuah refleksi sekaligus pengingat.
Ada cerita personal di balik istilah tersebut. Rahmat mengenang sosok mentornya, Muhammad Samsun, yang pernah memberinya buku berjudul Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Buku yang mengisahkan perjalanan Soekarno itu dibacanya berulang kali.
“Dari sana saya belajar bahwa politik bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berpihak,” tuturnya.
Rahmat bukan anak pejabat. Ia lahir dari keluarga sederhana, ibunya seorang pedagang, ayahnya petani. Tidak ada tradisi politik di rumahnya. Tidak ada garis keturunan kekuasaan yang memuluskan jalan. Barangkali justru karena itulah ia merasa dekat dengan suara-suara kecil yang sering terabaikan.
Ketika ia berbicara soal isu pesisir, pertanian, lingkungan, atau tanggung jawab sosial perusahaan, ia merasa sedang menyuarakan kegelisahan yang juga ia pahami sejak kecil.
Film ini, katanya, juga menjadi ruang kontemplasi pribadi. Tentang perjalanan sebelum duduk di kursi legislatif. Tentang proses panjang yang membawanya sampai ke titik ini. Semua itu akan dibuka kepada masyarakat dalam agenda nonton bareng usai Lebaran di wilayah dapilnya.
Persiapan teknis kini digarap oleh pemuda-pemuda lokal yang antusias. Tokoh masyarakat, kelompok warga, hingga anak-anak muda akan dilibatkan. Bagi Rahmat, pemutaran film bukan sekadar tontonan, melainkan ruang dialog.
Di dalamnya, penonton akan diajak melihat bagaimana politik bekerja: bagaimana kebijakan disusun, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana seorang pejabat publik memaknai amanah.
Ia ingin, khususnya generasi muda pesisir, memandang politik dengan kacamata yang lebih jernih.
“Politik itu menentukan hidup kita. Kebijakan hari ini lahir dari pilihan politik kemarin,” ujarnya.
Rahmat mengibaratkan politik seperti pisau. Ia bisa menjadi alat yang bermanfaat, tetapi juga bisa melukai. Semua bergantung pada siapa yang memegang dan bagaimana ia digunakan.
Melalui Penyambung Lidah Rakyat, Rahmat Dermawan tidak sedang merayakan dirinya. Ia sedang menyampaikan pesan sederhana: bahwa politik adalah soal keberpihakan, keberanian bersuara, dan kesetiaan pada amanah.
Sebuah pesan yang ia rawat sejak pertama kali mengucap janji sebagai wakil rakyat dan kini ia abadikan dalam sebuah cerita di layar lebar. (atr)
