okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Sedikitnya 50 mahasiswa asal Kutai Kartanegara dijadwalkan bergerak ke Samarinda pada Selasa (21/4/2026) untuk mengikuti aksi demonstrasi yang membawa tuntutan evaluasi kinerja Gubernur Kalimantan Timur. Sejumlah isu daerah, mulai dari kebijakan Gratispol hingga tambang ilegal, masuk dalam daftar sorotan massa aksi.
Mahasiswa tersebut tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur yang menghimpun peserta dari berbagai daerah. Dari Kukar, massa aksi dipusatkan dari kalangan mahasiswa dan akan berangkat bersama dari Tenggarong.
Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dan sepakat ikut bergabung dalam aksi tersebut.
“Estimasi paling sedikit 50 orang,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Zulkarnain, mahasiswa Kukar ingin membawa isu-isu yang dinilai dekat dengan kepentingan masyarakat daerah. Selain agenda bersama aliansi se-Kaltim, peserta dari Kukar juga menyiapkan tuntutan spesifik.
“Teman-teman di Kukar lebih fokus pada kebijakan Gratispol serta persoalan tambang ilegal,” katanya.
Selain dua isu tersebut, massa aksi juga disebut akan menyuarakan evaluasi terhadap kinerja gubernur, penolakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Rencananya, peserta dari Kukar akan berkumpul lebih dulu di kampus Unikarta sebelum bertolak menuju Samarinda sekitar pukul 09.00 WITA.
Titik kumpul utama aksi dipusatkan di kawasan Islamic Center Samarinda. Dari lokasi itu, massa dijadwalkan melakukan long march menuju Kantor DPRD Kaltim sebelum bergeser ke kawasan Taman Samarinda.
Zulkarnain menegaskan, mahasiswa berharap aksi berlangsung tertib dan fokus pada substansi tuntutan yang disampaikan.
“Kami berharap teman-teman tetap fokus pada substansi saat aksi. Semua pihak tidak menginginkan adanya keributan di Kaltim ini,” ujarnya.
Aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu konsolidasi mahasiswa terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir, dengan perhatian publik tertuju pada respons pemerintah provinsi terhadap tuntutan yang dibawa massa. (*)
