okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Dana transfer pusat yang diterima Kukar baru sekitar 23 persen dari total rencana. Kondisi itu membuat Pemkab Kukar menahan progres sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak ketiga agar pelaksanaan program tidak menimbulkan utang daerah di akhir tahun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah kini menerapkan strategi belanja yang lebih hati-hati pada tahun anggaran 2026. Setiap kegiatan akan dipercepat setelah dukungan anggaran benar-benar tersedia.
Menurut Aulia, pola tersebut berbeda dengan strategi belanja sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kegiatan dapat berjalan sambil menunggu transfer dana dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah.
“Kalau dulu strategi belanja kita adalah belanja sambil menunggu uang masuk dari transfer pemerintah pusat. Sekarang kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujar Aulia.
Aulia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Pemkab Kukar tidak ingin kegiatan berjalan lebih dulu, tetapi pada akhir tahun justru memunculkan kewajiban pembayaran yang belum didukung ketersediaan dana.
Selain faktor transfer pusat, Pemkab Kukar juga masih mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Dua komponen tersebut dinilai berpengaruh terhadap harga material di lapangan.
Menurut Aulia, penyesuaian harga satuan perlu dilakukan agar nilai pekerjaan tetap sesuai dengan kondisi pasar. Hal itu juga untuk menghindari kerugian bagi kontraktor pelaksana.
“Kita masih memantau harga minyak dunia dan harga dolar untuk memastikan harga material di harga satuan kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai,” katanya.
Ia menyebut, hingga periode berjalan menjelang Juni 2026, dana transfer yang diterima Kukar dari pemerintah pusat baru sekitar 23 persen dari total yang direncanakan. Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu kepastian pendapatan sebelum mempercepat pelaksanaan program.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Aulia mengatakan sektor batu bara dan perkebunan sawit masih menjadi sumber daya utama yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kukar tengah mengidentifikasi sejumlah potensi penerimaan.
Potensi tersebut antara lain berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
“Teman-teman Bapenda sudah bergerak mengidentifikasi pajak kendaraan bahan bakar bermotor, alat berat, dan pajak air permukaan. Nilainya cukup besar untuk kita tingkatkan,” ujarnya.
Dalam APBD 2026, target PAD Kukar dipatok sekitar Rp1,1 triliun. Dengan realisasi yang disebut masih berada di kisaran Rp800 miliar, pemerintah daerah masih perlu mengejar sisa pendapatan agar target penerimaan dapat terpenuhi.
Aulia menambahkan, Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah setelah semester pertama tahun anggaran berakhir pada Juni mendatang.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan anggaran dan menyesuaikan program pembangunan dengan proyeksi pendapatan yang tersedia.
“Setelah bulan Juni, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Di situ kita akan membuat penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah,” tutupnya. (atr/bby)
